Network
“Kami tetap membuka pelayanan, namun untuk dokumen yang memerlukan tanda tangan, kami masih menungggu dari BSrE bagi warga yang membutuhkan dokumen kependudukan, solusinya kami mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI), sebagaimana Permendagri 108 tahun 2019 ” ungkap Plt. Kadisdukcapil Ningning Hendasah.
Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidak nyamanan pelayanan tersebut, dan akan terus mengevaluasi kinerja jajarannya. “Kepada masyarakat, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, mudah-mudahan prosedur PPS ini bisa cepat selesai. Kami juga akan lebih intens merespon keluhan dan pengaduan, sehingga penanganannya bisa lebih cepat, tepat dan dapat ditracking progressnya,” harap Ningning. (neni mardiana)***
