Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Angka kemiskinan Kota Bandung saat ini sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa dan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43 ribu jiwa.
“Pemerintah Kota Bandung bertekad mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Salah satunya mengoptimalkan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung,” tegas Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis 18 November 2021.
Ditegaskan Yana Mulyana, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. “Hal itu bisa dicapai melalui kolaborasi intervensi sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan ke tingkat 0 persen pada tahun 2024,” ujar Yana Mulyana.
Baca Juga: Tanggul Sungai Cikeruh Jebol, 3 Rumah Warga di Rancaekek Porak Poranda
Dikatakan Yana Mulyana, angka kemiskinan Kota Bandung saat ini sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa dan kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43 ribu jiwa. Penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple intervention.
Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya," ujar Yana Mulyana.
Rakor TKPK menurut Yana Mulyana, sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Dedi Taufik, Angklung Bisa Harus Terus Lakukan Ekspansi ke Seluruh Penjuru Nusantara
"Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya, pemutakhiran data. Perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan," ujar Yana Mulyana.
Dikatakan Yana Mulyana, beberapa Perangkat Daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan harus tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin.
