Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Kementrian Kesehatan mengalokasikan 425.808 buah kondom ke Jawa Barat sebagai intervensi perubahan perilaku pencegahan HIV (human immunodeficiency virus) tidak meluas. Sejak Januari 2022 telah terjadi lonjakan kasus HIV/AIDS di Jawa Barat dengan tertinggi di Kota Bandung 74 persenkorbanya kaum laki-laki.
“Jadi kondom merupakan alternatif selanjutnya atau terakhir bila skema A dan B tidak dapat dilakukan sebagai pencegahan. Kecuali pada kasus tertentu tetap harus pakai kondom,” terang Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr R Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS, kepada wartawan.
Dalam melakukan pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS, menurut Nina Susana Dewi, pemerintah menjalankan skema ABCD. Skema A, B, C, D, tersebut sesuai Permenkes RI No. 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pasal 14 ayat 1.
“Skema A adalan, Abstinen atau puasa tidak melalukan hubungan seksual sebelum menikah. Lalu, skema B adalah Be faithful atau setia pada satu pasangan seksual menikah,” ujar Nina Susana Dewi.
Bila skema A dan B tidak dapat dilaksanakan maka menurut Nina Susana Dewi,makan skema C yang harus dilakukan, yaitu C Condom (kondom). Menggunakan kondom dalam melakukan hubungan seks karena kondom senjata untuk tidak tertular HIV dan IMS.
Kemudian, skema D adalah Drug atau tidak menggunakan obat-obataan atau narkoba. “Karena jika menggunakan Napza akan terpengaruh untuk melakukan hubungan seks dan penularan dari jarum suntik pengguna narkoba suntik.
Baca Juga: Putri Candrawathi Tidak Dilakukan Penahanan Karena Ini
“Terakhir skema E berupa meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education). Selain itu, melakukan skrining atau deteksi dini pada calon pengantin, ibu hamil, populasi kunci dan melakukan treatmen pemberian obat ARV (anti retro Virus) pada orang yang didiagnosa HIV positif adalah beberapa yang telah kami lakukan dalam mencegah HIV,” papar Nina Susana Dewi.
Sementara untuk langkah-langkah yang telah dilakukan Dinkes Jabar menurut Nina Susana Dewi di antaranya melakukan skrining dini tes HIV/AIDS pada populasi kunci. Diantaranya WPS (wanita pekerja seksual), LSL (lelaki seks dengan lelaki), waria, penasun (pengguna narkoba suntik), ibu hamil, pasien TB, hingga WBP (warga binaan pemasyarakatan).
Kegiatan dilakukan melalui layanan maupun secara mobile dengan melakukan evaluasi triple eliminasi dengan sasaran ibu hamil yang dites HIV/AIDS maupun sifilis. Pemeriksaan hepatitis B untuk eliminasi pada bayi baru lahir dari ibu yang positif HIV, sifilis dan hepatitis B, dan melakukan pemantauan desentralisasi obat ARV di 27 Kabupaten/ Kota.
Baca Juga: KDRT Tewaskan IRT di Larantuka NTT di Kecam KemenPPPA, Usut Tuntas
“Kita telah mewajibkan ibu hamil trimester pertama yang mengunjungi faskes untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling (TIPK) kepada ibu hami untuk melakukan tes sifilis, HIV dan hepatitis B dalam rangka mencapai triple eliminasi di Jawa Barat,” ujar Nina Susana Dewi.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dibantu dengan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Jawa Barat telah melakuan upaya pencegahan HIV-AIDS dengan melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat, per Januari hingga Juni 2022, dari 341.643 orang yang dites HIV sebanyak 3.744 orang di antaranya dinyatakan positif. Adapun kota penyumbang pasien terbanyak yakni Kota Bandung dengan jumlah 410 orang. (heriyanto)***
