Bentuk Pansus Promosi Jabatan, DPRD Kabupaten Bandung Barat di Nilai Tidak Miliki Sense of Crisis

PORTAL BANDUNG TIMUR - Kebakaran kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) malah sibuk urus rotasi dan mutasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Musyawarah (Bamus)  secara khusus telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Promosi Pejabat yang berlangsung di Lembang 30 Agustus 2023 lalu.

“Rasanya sungguh tidak tepat bila disaat ada musibah besar di daerah bahkan kebakaran di TPA Sarimukti Darurat Bencana, tapi DPRD yang katanya wakil rakyat malah sibuk membahas rotasi dan mutasi pejabat. Bahkan sampai Bamus membentuk Pansus Promosi Jabatan untuk mempermasalahkan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang dilakukan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Chova diakhir masa jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat,” ujar Agus Gusmawan dari Alinasi Rakyat Bandung Barat Bergerak.

Disampaikan Agus Gusmawan kepada sejumlah rekan media, apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Bamusnya dengan membentuk Pansus Promosi Jabatan dinilai tidak pro rakyat. “Hingga kini kebakaran yang melada TPA Sarimukti masih belum selesai, sumber api dan asap masih ada di sejumlah titik, namun disisi lain DPRD Kabupaten Bandung Barat justru lebih senang membahas pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat,” ujar Agus Gusmawan.

Baca Juga: TPA Sarimukti Masih Ada Titik Api dan Asap, Disediakan 2 Hektar untuk Lahan Pembuangan Sampah Bandung Raya

Terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Bamusnya banyak yang menilai sarat kepentingan dan pesanan dari beberapa pejabat yang merasa sakit hati karena tidak turut dilantik. Pelantikan sendiri telah dilakukan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan pada Jumat 25 Agustus 2023 lalu yang berlangsung di Lantai 3 Gedung Utama Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat.

“Kami menilai apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat seperti tidak memiliki empati ataupun Sense of Crisis terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Terlepas ada kejanggalan ataupun maladministrasi dalam proses pelantikan hal itu hanya menyangkut segelintir orang, sedangkan kasus TPA Sarimukti menyangkut warga se Bandung Raya,” ujar Agus Gusmawan.

Hal senada disampaikan Lili Supriatna daru  Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, yang menilai pembentukan Pansus Promosi Jabatan oleh Bamus DPRD Kabupaten Bandung Barat kurang urgensi dengan kondisi yang tengah terjadi di Kabupaten Bandung Barat saat ini. “Masih banyak PR yang belum tuntas oleh DPRD yang diantaranya soal APBD yang terus defisit dari tahun ke tahun, soal penyertaan BUMD PT MGs sebesar Rp75 miliar dan janji menyelesaikan masalah perburuhan,” ujar Lili Supriatna, yang berharap DPRD lebih pekak terhadap permasalahan yang menyentuh langsung rakyat banyak.***