Network
PORTAL BANDUNG TIMUR- Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 Presiden RI Joko Widodo mengajak OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan dan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh pembiayaan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan diperintahkan untuk menyiapkan regulasi yang jauh ke depan.
Sambutan Kepala Negara pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Jumat 15 Januari 2021 malam, dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk melayani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan.
Baca Juga: Dampak Gempa Majene, 122 BTS Sempat Tidak Berfungsi
“Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM juga harus lebih mudah dan cepat,” ujar Joko Widodo.
Diungkapkan Kepala Negara bahwa dirinya sudah memerintahkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyiapkan regulasi yang jauh ke depan. Meninggalkan cara-cara lama serta peraturan yang sudah usang yang sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global. “Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Joko Widodo.
Sebagai penutup, Kepala Negara mengajak generasi muda, pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan skala usahanya agar lebih produktif. Memanfaatkan akses permodalan dari berbagai lembaga keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun Bank Wakaf Mikro.
Baca Juga: Pertama di Dunia, Daftar Vaksin Bisa Lewat Chatbot WhatsApp
“Kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju dan sekaligus berkeadilan,” pungkas Joko Widodo pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang juga didampingo Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (heriyanto)***
