Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemanfaatan sebagian besar dana kelapa sawit diberikan seharusnya kepada rakyat khususnya para petani sawit, bukan kepada korporasi besar. Pemanfaatan pendapatan untuk alokasi program peremajaan sawit rakyat hanya 20-30 persen, sedangkan untuk program insentif B30 mencapai 70-80 persen.
Pertanyaan disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, setelah Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman memaparkan kebijakan dan anggaran tahun 2020. Karena dipandang dampak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang minim bagi kesejahteraan rakyat, terutama petani sawit.
Baca Juga: Belum Jelas, Musim Haji Tahun Ini
“Kami mempertanyakan tujuan BPDKS melalui program peremajaan sawit. Melihat kebijakan alokasinya, seharusnya pemanfaatan sebagian besar dana kelapa sawit diberikan kepada rakyat khususnya para petani sawit, bukan kepada korporasi besar,” ujar Sudin saat Rapat Dengar Pendapat mengenai penggunaan dana perkebunan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.
Dalam paparannya , Kepala BPDPKS memaparkan, total pendapatan BPDPKS sebesar Rp51 triliun pada periode 2015-2019. Berasal dari pungutan ekspor sawit sebesar Rp47,28 triliun dan pengelolaan dana sebesar Rp3,7 triliun.
Akan tetapi, pemanfaatan pendapatan tersebut untuk alokasi program peremajaan sawit rakyat hanya 20-30 persen, sedangkan untuk program insentif B30 mencapai 70-80 persen. Dana yang disediakan BPDPKS untuk peremajaan sawit sebesar Rp30 juta per hektar dengan maksimal lahan petani empat hektar.
Baca Juga: Usai Dilantik, Apa yang Akan Dilakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat?
Karenanya, Sudin menegaskan dana tersebut tidak cukup untuk proses peremajaan tahap pertama. Tapi juga diingatkan agar BPDPKS lebih fokus pada program peremajaan sawit dibandingkan program lainnya.
“Kami ingin para petani sawit sejahtera. Oleh karena itu, perlu alokasi anggaran peremajaan sawit rakyat ditingkatkan. Jangan buat para petani Indonesia sengsara,” ujarnya politisi PDI-Perjuangan itu dalam rapat yang turut dihadiri jajaran Dirjen Perkebunan Kementan dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu.
