Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Salah satu upaya menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2020. Penciptaan Zona Integritasi ditentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan.
“Kita perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional,” ujar Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Tidak Ada Perayaan Tahun Baru Di Kabupaten Ciamis
Dikatakan Ma’ruf Amin, integritas lembaga maupun aparatur pemerintah, harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara. Karena dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.
“Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran,” tegas Ma’ruf Amin.
Diharapkan Ma’ruf Amin, keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
Baca Juga: Buruan SAE Kunci Meminimalisir Kelangkaan Pangan
“Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Ma’ruf Amin.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diminta Ma’ruf Amin, untuk lebih meningkatkan dan memperluas cakupan penilaian. Tidak hanya pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat.
“Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tegas Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Surat Edaran Wali Kota Terbit, Pelaksanaan Perwal Nomor 73 Tahun 2020 Diperketat
Dikatakan Ma’ruf Amin pihaknya sangat berharap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat terus mempertahankan predikatnya dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya.“Unit kerja yang belum berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM, saya minta agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan dan membenahi segala kekurangan,” ujar Ma’ruf Amin.
Menutup sambutannya, Ma’ruf Amin juga meminta para ASN untuk tetap produktif serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Saya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap produktif, patuh pada protokol kesehatan, dan menjadi pelopor hidup sehat,” pungkas Ma’ruf Amin.
Apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2020 diberikan kepada 763 unit kerja di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Acara digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online). Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri PANRB Tjahjo Kumolo serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. (heriyanto)***
