Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Teridentifikasi ada 111 isu hoaks berkaitan dengan vaksin Covid-19 tersebar di 578 platform digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan multistakeholders dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam penanganannya.
"Dari 111 hoaks itu disebarkan melalui Facebook sebanyak 471, Instagram 9, Twitter 45, YouTube 38 dan TikTok 15 sebaran. Semuanya sudah ditakedown oleh Tim AIS Kominfo," jelas Koordinator Pengendalian Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Anthonius Malau dalam Diskusi Teknis Penanganan dan Penegakan Hukum Disinformasi/Hoaks Covid-19, yang berlangsung secara virtual, dari Jakarta.
Dikatakan Anthonius Malau, sebagaimana dikutip dari laman kominfo.go.id., ada kecenderungan hoaks terutama mengenai vaksin Covid-19 terus meningkat. Menurutnya, jika hoaks mengenai vaksin dibiarkan maka akan berdampak pada capaian kesuksesan vaksinasi oleh pemerintah.
Baca Juga: Limbah Medis di Kota Cimahi Meningkat Signifikan, Limbah Medis Masyarakat Sulit Dikontrol
“Karena vaksin ini menjadi program pemerintah yang tidak boleh gagal, program ini harus berhasil seperti yang dikatakan para ahli untuk mencapai target herd immunity masyarakat supaya bisa dikendalikan Covid-19,” ujar Anthonius Malau.
Untuk penanganan Koordinator Pengendalian Internet Ditjen Aptika menyatakan Tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, menurut Anthonius Malau, menggandeng kementerian, lembaga dan pemerintah daerah membahas strategis menangkal hoaks mengenai Vaksin Covid-19. “Kami mengajak multistakeholder yang terlibat untuk menanggulangi hoaks,” tegas Anthonius Malau.
Kementerian Kominfo, menurut Anthonius Malau meminta pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan agar secara bersama-sama mengatasi persoalan hoaks vaksin yang sampai saat ini masih menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat.
Baca Juga: Kades Wanita Gelapkan Uang di Kabupaten Cianjur Buron, Ketauan Ngontrak Rumah Ditangkap Polisi
“Dari Polri tadi jelas mengatakan bahwa mereka akan menangani kasus ini sesegera dan secepat mungkin, tapi syaratnya adalah kalau laporan masyarakat harus lengkap supaya cepat dapat ditindaklanjuti.” ujarnya
Sedangkan dari kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi hoaks yang berkaitan dengan vaksin.
