Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mencopot oknum sekolah kedinasan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bila benar telah terjadi pungli dengan meminta setiap anak didik memberikan uang sebesar Rp4 hingga Rp6 juta oknum sekolah kedinasan agar dicopot.
Disampaikan Yohanis Fransiskus Lema pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KP secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 23 Agustus 2021, pihaknya menerima laporan dari konstituen di NTT dapilnya yang mengikuti proses rekrutmen untuk menjadi siswa dan mahasiswa di institusi pendidikan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Beberapa waktu lalu, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP melalui kepalanya, kalau tidak salah, Prof Syarief, merekomendasikan ke kami untuk menyampaikan beberapa nama calon siswa dan mahasiswa untuk disekolahkan milik KKP di Kupang,” ujar Yohanis Fransiskus Lema.
Baca Juga: Jumlah Penyadang Disabilitas di Vaksin di Jawa Barat Masih Rendah
Lalu, setelah para calon siswa dan mahasiswa sampai pada fase wawancara, melalui saluran telepon, menurut Yohanis Fransiskus Lema calon siswa diminta oknum sekolah tersebut untuk menyetorkan dana sejumlah Rp4 hingga Rp6 juta untuk biaya pakaian seragam. “Padahal dana yang disetujui BRSDM ini termasuk tinggi, saya bingung, kalau benar dibutuhkan dana Rp4 hingga Rp6 juta, kenapa tidak ditulis dari awal?,” ujar Yohanis Fransiskus Lema.
Untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut Yohanis Fransiskus Lema meminta salah satu stafnya untuk menghubungi langsung kepala sekolah yang diadukan tersebut. “Dijawabnya, dana seragam, kalau ada dana seragam, saya pikir Komisi IV tidak akan setuju hal itu,” jelas Yohanis Fransiskus Lema politisi PDI-Perjuangan.
Ditegaskan Yohanis Fransiskus Lema pihaknya menilai dana Rp4 hingga Rp6 juta termasuk jumlah yang besar bagi ukuran anak petani dan nelayan di NTT. Karena itu, jika pungli tersebut benar terjadi, Yohanis meminta untuk copot kepala sekolah yang terlibat dalam permintaan dana tersebut.
Baca Juga: KPK Terus Korek Keterangan Saksi Untuk Kasus Suap Perpajakan di Dirjen Pajak
“Tolong dibereskan, Pak. Karena staf saya langsung menelepon, dan dengan percaya diri kepala sekolahnya bilang itu untuk seragam. Kalau itu benar, tolong dicopot, Pak (Menteri KP),” ujar Yohanis Fransiskus Lema.
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan sdi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, membahas empat agenda berupa Laporan keuangan pemerintah pusat APBN TA 2020, Evaluasi anggaran TA 2021, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2022, dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi. (heriyanto)***
