Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Masyarakat disabilitas Maluku Utara dan Dewan Adat Maluku Utara sampaikan apirasi kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang biasa disapa Gus Muhaimin. Penyandang disabilitas dan Masyarakat Dewan Adat Maluku Utara merasa perhatian pemerintah masih kurang terkait dengan berbagai permasalahan di lapangan.
Kepada Gus Muhaimin, Kelompok disabilitas Maluku Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaaan. Meski sudah lulus Pendidikan keterampilan khusus, banyak perusahaan tidak mau menerima kelompok disabilitas sebagai karyawan.
"Kami sudah lulus sekolah atau sekolah keterampilan, tidak ada yang mau terima kami untuk bekerja. Alasannya kami adalah penyandang disabilitas,” ujar Zulfiah perwakilan kelompok disabilitas Maluku Utara kepada Gus Muhaimin.
Baca Juga: Sebarkan Kebencian, Akun YouTube dan TikTok Muhammad Kece di Tutup Kemenkominfo
Persoalan lain yang dihadapi para penyandang disabilitas di Maluku Utara adalah soal kesehatan, selain itu belum adanya fasilitas pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas atau sekolah inklusi, serta tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan. "Kami belum dilibatkan dalam mengambil kebijakan, padahal kami mampu,” keluh Zulfiah.
Sementara perwakilan dari Dewan Adat setempat Sholahuddin, mengungkapkan bahwa di Maluku Utara ada empat kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Ia berharap, kedepan, kesultanan dan tokoh adat dilibatkan dalam beberapa kebijakan.
"Banyak persoalan sosial dapat dilaksanakan dalam pendekatan adat. Kami harap pemerintah pusat memberikan perhatian sehingga jangan terkesan Pemda berjalan sendiri, tak berbarengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh bantuan tokoh adat,” kata Sholahuddin.
Terkait dengan aspirasi dari kelompok masyarakat Penyandang Disabilitas dan Dewan Masyarakat Adat, Gus Muhaimin mengakui, selama ini realisasi di lapangan hak-hak masyarakat disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. belum berjalan dengan baik. Perlu mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan UU Penyandang Disabilitas dengan baik.
Baca Juga: Usai di Vaksin, Anak Remaja Diharapkan Jadi Semacam Border
Ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menggelar kegiatan Roadshow Politik Kesejahteraan bertajuk 'Gus Muhaimin Mendengar' bersama masyarakat Maluku Utara yang dilakukan secara virtual. Sepanjang kegiatan Gus Muhaimin, mendengarkan dan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya perwakilan mubaligh, Dewan Adat Maluku Utara, serta kelompok disabilitas.
