Network
”Kita dorong mulai Presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya kita angkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik,” papar Gus Muhaimin, dalam siaran pernya Selasa 24 Agustus 2021.
Selain kepada penyandang disabilitas, Gus Muhaimin juga menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik "Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring," papar Gus Muhaimin.
Sampai detik ini menurut Gus Muhaimin ada dua keputusan terkait pendidikan selama pandemi. Pertama, Pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes ketat dan kedua APBN didorong untuk memfasilitasi carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini.
Di sisi lain, Gus Muhaimin juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang. ”APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan,” pungkas Gus Muhaimin. (heriyanto)***
