Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus di kebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan PLBN selain untu mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), juga guna meningkatkan daya saing nasional serta pemerataan hasil pembangunan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya yang dikutip Portal Bandung Timur dari laman resmi Kementerian PUPR, mengatakan kahwa keempat PLBN ditargetkan selesai Desember 2022. “Keempat PLBN tersebut adalah PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau dan tiga di Kabupaten Nunukan yakni Long Midang, Labang, dan Sei Pancang,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara. Namun keberadaan PLBN akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Basuki Hadimuljono.
Pembangunan PLBN Terpadu Long Nawang telah dimulai pada 3 September 2020 dengan progres 33,49% dan ditargetkan selesai 25 Desember 2022. Anggaran pembangunan PLBN bersumber dari APBN senilai Rp225,3 miliar.
PLBN ini berada di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Long Busang di Sarawak, Malaysia. Ruang lingkup pekerjaan yang tengah diselesaikan meliputi bangunan utama, gudang, mess pegawai, tower air, gerbang Tasbara, masjid, foodcourt, power house dan plumbing (MEP), lansekap, dan bangunan penunjang.
Baca Juga: Kini Ngurus KTP, KK dan Akta Kenal Lahir Tidak Lagih Harus Ngajugjuk Ke Disdukcapil Soreang
Selanjutnya PLBN Terpadu Long Midang di Kabupaten Nunukan mulai dikerjakan pada 8 Oktober 2020 dan direncanakan selesai 25 September 2023 dengan progres fisik 5,63%. Pekerjaan yang dilaksanakan hampir sama dengan PLBN Terpadu lain berupa bangunan inti dan fasilitas penunjang lainnya dengan anggaran sebesar Rp200,7 miliar.
Pekerjaan pembangunan PLBN Terpadu Long Midang mengalami beberapa kendala di antaranya akses mobilisasi peralatan dan material melalui jalur darat yang belum tersedia dan sempat mengalami penurunan permukaan tanah dan longsor di lereng sebelum kegiatan land clearing dan galian.
