Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Dede Yusuf Macan Effendi ingin mendorong anggaran olahraga sebesar 2 persen yang bersumber dari APBN. Hal itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang olahraga.
Dede Yusuf mengungkapkan harapannya itu pada saat meninjau Pelatcab Porprov Basket 3 x 3 selain penyerahan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Pengurus Kabupaten Bandung di GOR Al Hayu Jalan Adipati Kertamanah Baleendah Kabupaten Bandung.
Didampingi Ketua Rumah Aspirasi Rancage Dede Yusuf, Saeful Bachri, Dede Yusuf mengungkapkan, apa yang menjadi keinginannya itu tentunya akan mendapat penolakan pemerintah. Di bidang olahraga, Indonesia dianggap hebat dan digaungkan oleh dunia Internasional, namun kenyataannya anggaran pembinaan untuk bidang olahraga minim.
Baca Juga: Wajib di Ketahui ASN, Kementerian PAN-RB Keluarkan Aturan Baru WFO
"Supaya para atlet berprestasi, kita ingin mendorong olahraga bukan lagi klaster pilihan, tapi wajib," kata Dede Yusuf.
Ia mengatakan, menaikkan 2 persen anggaran olahraga dari APBN itu menjadi tujuan dirinya untuk membantu para atlet, pelatih maupun manajer.
"Tentunya pemerintah punya argumentasi dan belum tentu 2 persen disetujui. Bisa saja 1 persen, dan itu dalam proses pembuatan Undang-undang. Kita harus benar-benar mendorong, kalau mau bicara prestasi, berbicara tentang pembibitan, tentang kebugaran, otomatis anggarannya harus dipersiapkan," katanya.
Salah satu contoh, Dede Yusuf mengungkapkan, kalau pemerintah membangun infrastruktur stadion, venue bisa mengeluarkan ratusan miliar rupiah. "Tetapi untuk pembinaan olahraga kecil sekali, padahal yang terpenting melahirkan pembinaan atlet, bibit-bibit atlet baru dan paling penting kebugaran bagi masyarakat. Ini, dalam Undang-undang yang baru kita akan dorong," katanya.
Baca Juga: Baru Masuk Musim Penghujan, Sudah Terjadi 57 Bencana di Jawa Barat
Jadi, kata dia, soal anggaran mengikuti fungsi, misalnya untuk infrastruktur bisa mencapai triliunan rupiah. Tapi tidak terlalu manfaat bagi rakyatnya. "Nah ini kita yang mau robah konsep berpikirnya," ungkapnya.
