Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat menyebutkan sedikitnya 1447 orang Pemangku Kepentingan Pendidikan Daerah dukung keberlanjutan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Jawa Barat tahun 2023. Pemangku Kepentingan Pendidikan Daerah tersebut berasal dari berbagai unsur daerah, mulai dari kepala sekolah, pengawas, guru, sekolah penggerak, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bupati dan walikota, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, dan BBPMP Jawa Barat.
Kepala BBPMP Jabar, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., dalam keterangannya kepada Portal Bandung Timur, Selasa, 30 Mei 2023, menyebutkan dukungan Pemangku Kepentingan Pendidikan Daerah bagi keberlangsungan PSP, dibahas dalam pertemuan Forum Pemangku Kepentingan (FPK), diselenggarakan oleh BBPMP Jabar, serentak di 15 daerah peserta PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2 pada tanggal 30 Mei 2023 dan 7 Juni 2023.
"Pada tanggal 30 Mei 2023, FPK diselenggarakan di tujuh daerah yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Sukabumi. Sedangkan pada tanggal 7 Juni 2023, FPK diselenggarakan di delapan daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Kota Depok," ujar Sri Wahyuningsih.
Baca Juga: KABAR Gembira bagi Guru PAI dari Kemenag
Lebih lanjut, selain sebagai upaya untuk memastikan dukungan pemerintah daerah, Sri Wahyuningsih menambahkan, bahwa kegiatan FPK ini dimaksudkan sebagai wadah untuk merefleksikan capaian kemajuan program sekolah penggerak, arena berbagi praktik baik kepemimpinan dan pembelajaran sekolah, menyusun komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan program sekolah penggerak di daerah serta memberikan apresiasi bagi sekolah penggerak yang telah berhasil melakukan transformasi satuan pendidikan.
Sementara itu, dalam penelusuran informasi Portal Bandung Timur, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi penyelenggara PSP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). PSP merupakan program kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter siswa.
Melalui PSP, sekolah-sekolah penggerak didorong untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan mereka selama tiga tahun ajaran. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi pembelajaran guru dan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, dan siswa-siswa sekolah penggerak didorong lebih cepat memenuhi standar profil pelajar Pancasila. Setelah tiga tahun, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran dan kebijakan untuk mempercepat pertukaran pembelajaran antara sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lainnya.
Di Jawa Barat, program ini telah berjalan sejak 2021 di 27 kabupaten/kota dan saat ini sudah melibatkan 1852 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta. Selama tiga tahun, antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
Pemerintah pusat memberikan dukungan pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan kualitas pembelajaran, perencanaan sekolah berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan pemerintah daerah. Setelah tiga tahun berjalan, pemerintah daerah diharapkan mampu melanjutkan program secara mandiri. (Ari Prianto Teguh)***
