Dede Yusuf : Disayangkan Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung Timbulkan Krisis Kepemimpinan   

- 28 Februari 2021, 17:44 WIB
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI H. Dede Yusuf saat memberikan keterangan seusai ngobrol bareng dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bandung Raya di Riung Panyaungan Jalan Raya Banjaran-Soreang Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI H. Dede Yusuf saat memberikan keterangan seusai ngobrol bareng dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bandung Raya di Riung Panyaungan Jalan Raya Banjaran-Soreang Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. /Portal Bandung Timur/ neni mardiana/

 

PORTAL BANDUNG TIMUR - Kabupaten Bandung seharusnya sudah memiliki pemimpin daerah baru untuk memulai program dengan konsep kepemimpinan baru. Namun akibat komplik pilkada 2020 masih menyisakan permasalahan berdampak pada krisis kepemimpinan di Kabupaten Bandung.

“Sangat disayangkan sekali, disaat daerah lain tengah berpacu untuk melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan wabah Covid-19 yang berdapak pada tatanan ekonomi, sosial, budaya, justru Kabupaten Bandung belum akan melakukan karena tidak ada pimpinan.

“Kabupaten Bandung mengalami krisis kepemimpinan. Kenyataannya, memang begitu," tegas  Dede Yusuf Macan Effendi saat ngobrol bareng dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bandung Raya di Riung Panyaungan Jalan Raya Banjaran-Soreang Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Hetifah Sjaifudian, Hindari Kesenjangan Guru Honorer Juga Harus Mendapat Vaksinasi

Disampaikan Anggota DPR RI H. Dede Yusuf , Kabupaten Bandung saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Hal itu pasca dilaksanannya Pilkada Bandung 2020 lalu dan berakhirnya masa jabatan Bupati Bandung definitif, dan saat ini dijabat oleh Plh Bupati Bandung. 

"Menurutnya, hasil Pilkada Bandung sampai saat ini masih dalam  proses di MK (Mahkamah Konstitusi). Ini menunjukkan ketidakpastian soal kepemimpinan. Ada krisis kepemimpinan," tegas Dede Yusuf.

Ke depan menurut Dede Yusuf, Kabupaten Bandung benar-benar bisa melakukan perubahan. Unsur pimpinan  di pemerintahan harus menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

"Untuk berubah lebih baik, harus ada kolaborasi, inovasi dan transformasi. Jangan menjadikan kepentingan golongan atau kelompok tertentu diatas kepentingan masyarakat, atau atasnama masyarakat," tegas mantan Wakil Gubernur Jabar ini.

Halaman:

Editor: Heriyanto Retno


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x