Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Bupati Bandung terpilih HM Dadang Supriatna bertekad untuk bisa mengoptimalkan rasio APBD Kabupaten Bandung. Belanja daerah bisa lebih besar ke belanja publik ketimbang belanja pegawai.
Dismapaikan Dadang Supriatna saat menerima silaturahmi Paguyuban Paripurna Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Bandung di kediamannya, Jalan Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. “Selama ini rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung antara belanja tidak langsung (belanja pegawai) dengan belanja langsung (belanja publik) berada pada angka 60 banding 40.
Kendati begitu Bupati Bandung terpilih menyatakan belanja pegawai merupakan belanja yang sifatnya wajib dipenuhi terlebih dahulu. "Kalau yang sifatnya wajib sudah bisa terpenuhi, tinggal kita mencari anggaran lebih besar untuk memenuhi setiap kebutuhan belanja publik," ujar Dadang Supriatna.
Baca Juga: Irwan Abu Bakar Berharap Program Dadang-Sahrul Bisa Dirasakan Masyarakat Kabupaten Bandung
Salah satu caranya menurut Dadang Supriatna, dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara optimal. Pihaknya merasa yakin dengan optimalisasi penerapan smartcity, PAD Kabupaten Bandung bisa meningkat signifikan.
"Makanya kita akan terapkan smartcity untuk bisa mengetahui PAD mana yang sudah dan belum tergali atau belum dioptimalkan. Melalui smartcity semua potensi PAD di tiap kecamatan bisa kita ketahui nantinya," kata Dadang Supriatna.
Dengan meningkatnya PAD, kata Dadang Supriatna, maka pemenuhan kebutuhan masyakat atau belanja langsung, bisa dapat terpenuhi. Karena itu dirinya tengah menampung semua harapan dan keinginan warga yang disampaikan melalui beberapa komponen daerah diantaranya para tokoh masyarakat seperti dari Paguyuban Purnabakti Kades, Apdesi, BPD, termasuk ormas.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Bandung Timur Dalam Sepekan Kembali Meningkat
Pihaknya juga akan mengundang 10 anggota DPRD Jabar dan 10 anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bandung untuk membahas kebutuhan Kabupaten Bandung. Diharapkan bisa dibuatkan mapping, program prioritas yang sesuai visi misi dan program tambahan lainnya yang bisa kita akomodir, terutama dalam pelaksanaan 99 hari kerja.
