Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Sejumlah Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Provinsi Jawa Barat terus mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium tentang otonomi daerah. Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) berharap adanya pembahasan secara dini bersama Pemerintah Provinsi Jabar.
Secara berjenjang, Forkodetada Jabar menyampaikan kembali usulan pembahasan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Forkodetada Jabar telah melayangkan surat audiensi kepada Pemprov Jabar untuk melakukan pembahasan secara dini bersama.
“Sangat disayangkan, permohonan audiensi dari Forkodetada Jabar tidak berujung balasan dari Pemprov Jabar sampai dengan waktu pengajuan audiensi tiba.Pemprov Jabar, tidak merespon usulan audiensi dengan Gubernur dan atau Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut,” ujar Ketua Forkodetada Jabar, Rd. H. Holil Aksan Umarzen yang menyesalkan sikap tidak merespon Pemprov Jabar.
Baca Juga: Wacana Otonomi Baru KBT Diharapkan Masuk 99 Hari Kerja Bupati Bandung Dadang Supriatna
Kepada Portal Bandung Timur saat ditemui di kediamannya, Komplek Griya Panyileukan, Selasa 4 Juli 2023, Holil Aksan Umarzen, mengungkapkan gagalnya rencana audiensi alasan Biro Pemerintahan Pemprov Jabar belum melakukan komunikasi tentang bisa diterima atau tidaknya Pemrakarsa CPDOB dari 11 CDOB bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.
"Dalam audiensi itu, sebetulnya banyak sekali hal penting ingin disampaikan, diantaranya menyangkut usulan audensi tentang desakan pencabutan Moratorium CPDOB secara parsial atau nasional. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari capaian besar menyangkut perjuangan rakyat Jabar menuntut keadilan pembangunan dan perimbangan keuangan pusat daerah," ungkap Holil Aksan Umarzen.
Namun tidak berdiam lama, kendala ini kemudian segera diatasi Forkodetada Jabar melalui upaya lain berupa penyelenggaraan rapat akbar luar biasa seluruh elemen CPDOB. Penyampaian rencana rapat akbar melalui surat kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jabar dengan usulan terjadwalkan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 mendatang, sebelum acara Jabar melaksankan gugatan moratorium atau "Jabar Ngadat" kepada pemerintah pusat di Jakarta pada tanggal, 27 Juli 2023.
"Langkah ini sebagai bentuk respon kami terhadap sikap marah para pemrakarsa pemekaran daerah karena tidak mendapat tanggapan serius dan konkrit mengenai adanya upaya pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat," ujar Holil Aksan Umarzen.
