Network
PORTAL BANDUNG TIMUR -Sampaikan tiga tuntutan ratusan perangkat desa yang tergabung dalam wadah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) lakukan aksi demo di depan Gedung Sate Bandung. Kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menerima langsung Perangkat Desa meminta eksistensi mereka diakui dalam peraturan pemerintah agar tidak dilakukan pememberhentian secara sepihak.
“Dibeberapa daerah Jawa Barat telah digelar Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak. Setiap sudah dilaksanakan Pilkades pasti yang dikhawatirkan adanya pemberhentian rekan-rekan secara sepihak tanpa prosedural, karenanya kita harus terus mendorong agar segera terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Nomor Induk Aparatue Pemerintah Daerah (NIAPD),” ujar Rofik, salah seorang penanggungjawab aksi perangkat daerah di depan gerbang Gedung Sate Bandung Jalan Diponegoro Bandung, Senin 6 Desember 2021
Untuk aksi demo di depan Gedung Sate yang dilakukan dari sejumlah perwakilan Jawa Barat menurut Rofik setiap perwakilan sudah datang sejak pagi hari. Aksi baru dimulai pukul 09.00 WIB dengan membacakan orasi dari masing-masing perwakilan PPDI daerah.
Baca Juga: Usai Merampok Maybank, Komplotan Perampok Berencana Rampok Rumah Artis
Tiga tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menerima langsung para perangkat desa, berupa eksistensi Perangkat Desa dalam Peraturan Pemerintah dengan diterbitkannya NIAPD, kenaikan anggaran kesejahteraan dan menolak pemberhentian sepihak tanpa prosedural. “Aspirasi berupa tiga tuntutan saudara-saudara akan saya tampung, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terealisasi secepatnya,” ujar Ridwan Kamil.
Sementara sejumlah perangkat desa kepada Portal Bandung Timur membenarkan bahwa pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak oleh Kepala Desa terpilih sudah menjadi tradisi sejak dulu. “Sudah dapat dipastikan ada perangkat desa yang harus lengser bersamaan dengan bergantinya Kepala Desa, apalagi bila perangkat desa yang bersangkutan ikut mendukung calon dan calonnya kalah,” ujar seorang perangkat desa.
“Tapi semua itu belum kami dapatkan. Karenanya pada hari ini kita yang di Jawa Barat melakukan aksi menuntut kesejahteraan sebagaimana yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi,” terang sejumlah perangkat desa yang wanti-wanti nama dan asal desanya tidak ditulis. (hp. siswanti)***
