Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, Kiai, sampai ormas Islam. Masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya nyantri di pondok pesantren agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus rudapaksa yang di alami santriwati di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum terkait komitmen Pemda Jabar dalam menangani masalah kejahatan seksual terhadap perempuan di Jawa Barat. “Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri acara di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta.
Dikatakan Uu Ruzhanul Ulum Dewan Pengawas Pesantren nantinya dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi. “Selain DPP, Tim Layak Santri juga harus menjadi prioritas,” tambah Uu Ruzhanul Ulum
Baca Juga: Shopee Rayakan 12.12 Birthday Sale bersama Seluruh Ekosistem pada 12 Desember
Tim Layak Santri menurut Uu Ruzhanul Ulum, nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes). Guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Rencana strategis ini menurut Uu Ruzhaul Ulum, akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.
“Minimal hari Rabu (15 Desember) besok, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini. Sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” ujar Uu Ruzhanul Ulum.
Baca Juga: Nusa Tenggara Timur di Guncang Rangkaian Gempa, Tidak Berpotensi Tsunami
Kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya menjadi santri di Ponpes-ponpes, Uu Ruzhanul Ulum meminta agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. Keberlangsungan aktivitas santriwan dan santriwati di ponpes di Jabar dilakukan secara terpisah dan terbatas, sehingga moral dan etika para santri tetap terjaga.
“Saya minta dan mohon kepada orang tua untuk tidak terbawa image-image yang menggoreng berita ini seolah-olah pesantren itu negatif. Orang tua jangan takut memasukkan anaknya ke Ponpes. Yang (anaknya) sudah (masuk ponpes) pun, jangan merasa gerah,” harap Uu Ruzhanul Ulum.
