Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai keberadaan pasal-pasal pada KUHPidana saat ini sudah tidak relevan hingga tidak membuat efek jera para pelaku rudapaksa atau pelecehan seksual. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap Dewan Perwakilan Rakyat di pusat segera mensahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sangat miris dengan kondisi kasus kekerasan seksual ataupun rudapaksa yang marak belakangan ini. "Bukan hanya Jawa Barat, lihat ngak postingan saya di Cilacap di Jawa Timur, masih berlangsung dimana mana. Jadi ada fenomena harus disikapi dan salah satunya adalah RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual harus segera diketok palu di DPR," ujar Ridwan Kamil usai mengikuti rapat koordinasi OPD di Balai Kota Bandung.
Disampaikan Ridwan Kamil, keberadaan pasal-pasal KUHPidana tidak memberikan efek jera sedangkan dengan undang-undang akan lebih fokus. "Pasal-pasal KUHPidana ngak bikin efek jera, maksud saya pada undang undang lebih fokus," jelas Ridwan Kamil.
Baca Juga: Kang Yana, Wujudkan 21 Bulan Sisa Kepemimpinan Mang Oded
Sementara terkait dengan kasus yang menimpa 12 santriwati korban rudapaksa HW, Ridwan Kamil mengatakan bahwa sebagian santriwati saat ini sudah kembali sekolah di Muhammadiyah sejak Mei lalu. Sedangkan proses hukum terhadap pelaku sudah berjalan empat kali persidangan.
"Semua santri ada yang sudah disekolahkan sebagian ke Muhammadiyah jadi sudah dilaksanakan dari bulan Mei aspek santri. Kalau aspek hukum sudah sidang 4 kali saya hanya berharap dihukum seberat beratnya dan dengan pasal sebanyak-sebanyaknya," jelas Ridwan Kamil.
Sedangkan terkait dengan adanya kesalahan tafsir masyarakat tentang pengungkapan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, Ridwan Kamil menegaskan bahwa pihaknya sudah memberikan penjelasan dan mempersilahkan masyarakat menilai sendiri. Demikian pula dengan adanya pihak yang mengkaitkan adanya unsur politik pihakya tidak mempermasalahkan.
Baca Juga: Jengkol Perdana Hasil OPOP di Ekspor ke Dubai UEA
"Harus diingat juga media yang namanya izin pesantren, pengawasan pesantren dan penutupan pesantren kewenangan Kementerian Agama. Pertanyaan itu harusnya tanyakan ke sana, tapi kalau sudah terjadi kriminalitas menjadi domain kami juga," tegas Ridwan Kamil.
