Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat telah melayangkan surat permohonan kepada DPP PDI Perjuangan untuk memberi sanksi Arteria Dahlan, terkait pernyataannya mengenai penggunaan Bahasa Sunda yang dinilai telah menyakiti masyarakat Sunda. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan, dalam surat tersebut, pihaknya meminta DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi terberat, bagi Anggota Komisi III DPR RI itu.
Ono Surono menerangkan, Sanksi atas pelanggaran bagi kader PDI Perjuangan ada beberapa dari mulai teguran, peringatan, sampai dengan pemecatan. Mengenai masalah Arteria Dahlan ini, kata pihaknya mengajukan sanksi terberat.
"Tadi (permohonannya) sanksi yang paling berat. Sanksi ada beberapa dari mulai teguran, peringatan, sampai dengan pemecatan," ucap Ono Surono saat menerima penyampaian aspirasi Gerakan Mahasiswa Pasundan di Sekretariat DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis, 20 Januari 2022.
Baca Juga: Warga Sekolah SMK dan SMA Harus Jauh ke Kota Bandung, Ini Harapan Camat Cimenyan
Kendati demikian, Ono Surono menjelaskan, pemberian sanksi terberat berupa pemecatan, merupakan keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Menurutnya, pemintaah sanksi tersebut, dilakukan sebagai peringatan keras bagi Arteria.
"hal yang dilakukan Arteria Dahlan sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kader PDI Perjuangan. Dari kemarin pun, banyak kader PDI Perjuangan di Jabar yang menyampaikan hal serupa," ucapnya.
Lebih jauh Ono Surono menambahkan, ideologi Pancasila bagi PDI Perjuangan bukan hanya dalam tekstual, tapi diwajibkan untuk membumikan Pancasila.
Baca Juga: Stok Vaksin Kosong, Pelaksanaan Vaksin Booster di Kabupaten Bandung Terhenti
"Salah satunya, harus mengagungkan seluruh suku, budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Karena itu merupakan sebuah perwujudan bagaimana Pancasila itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan Pancasila yang intisarinya gotong royong,” pungkas Ono Surono.
Arteria Dahlan dikabarkan telah menyampaikan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan dalam persoaan penggunaan bahasa Sunda tersebut. Ia pun menegaskan, persoalan tersebut adalah murni dari dirinya pribadi sebagai anggota komisi III DPRD RI. Arteria juga menyatakan, dirinya siap untuk menerima sanksi yang diputuskan oleh DPP Partai.
