Perempuan Harus Dapat Beradaptasi Terhadap Digitalisasi Sistem Pembayaran.

PORTAL BANDUNG TIMUR - Direktur Kepala Grup Elektronifikasi dan Standardisasi Kompetensi SP PUR Bank Indonesia (BI), Rahmat Hernowo menyampaikan bahwa salah satu strategi yang dilakukan BI dalam mengimplementasikan kebijakan sistem pembayaran digital dengan mendorong sektor UMKM. UMKM merupakan salah satu sumber pertumbuhan perekonomian bangsa yang memiliki daya tahan luar biasa dari gejolak ekonomi global, khususnya di masa pandemi.

Hal tersebut disampaikan Rahmat Hernowo pada Webinar ‘Transaksi Non Tunai, Mudah, Cepat, dan Terjangkau’ yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). “Sebagai Bank Central (the hole sector), BI mengakomodasi sistem keuangan dan perekonomian digital dengan mengatur instrumen, interkonektivitas, dan menyediakan sistem pelayanan akses keuangan digital yang cepat, mudah, murah, handal, dan menyeluruh demi memberikan kemudahan bagi banyak pihak (public goods),” ujar Rahmat Hermowo.

Ditegaskan Rahmat Hermowo, BI mengajak seluruh masyarakat, khususnya perempuan untuk dapat beradaptasi mengikuti perubahan menuju kebaikan dalam hal digitalisasi sistem pembayaran. “Perempuan memiliki kekuatan luar biasa dalam membangun perekonomian keluarga dan bangsa ini,” tegas Rahmat Hermowo.

Baca Juga: Covid-19 Nasional, Laju Covid-19 Dapat Ditekan Angka Kesembuhan Meningkat

Sementara itu, Vice President Public Sector Payments LinkAja, Marcella Chandra menyampaikan pemberdayaan perempuan merupakan kunci untuk memperkuat tonggak perekonomian baik keluarga maupun bangsa yang dapat direalisasikan melalui digitalisasi UMKM.  Digitalisasi UMKM dapat memudahkan perempuan pelaku usaha untuk melakukan kontrol dalam mengevaluasi dan mengembangkan usahanya.

“Literasi keuangan sangat penting bagi perempuan sebagai tonggak perekonomian. Untuk itu, kami sebagai platform digital anak bangsa, ingin mendorong inklusi keuangan dan ekonomi tidak hanya di kota besar, tapi juga di seluruh Indonesia. Kami juga terus berupaya untuk mendorong perempuan pelaku usaha agar dapat memiliki 100 persen kontrol sepenuhnya pada usaha dan keuangannya,” pungkas Marcella Chandra.

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA, Eni Widiyanti bahwa berbagai manfaat dari transaksi non tunai yaitu lebih praktis. Selain itu akses yang lebih luas, transaksi yang transparan, efisiensi rupiah, dan perencanaan ekonomi yang lebih akurat.

Baca Juga: La Nina Datang, BNPB Minta Daerah Waspada Dampaknya

“Perempuan sebagian besar bekerja di sektor informal, salah satunya di sektor UMKM baik usaha mikro maupun ultra mikro. Mereka harus ditingkatkan pendapatannya dan harus dikenalkan dengan digital gender devide atau kesenjangan gender dalam digital, misalnya dengan pembayaran yang beralih dari cash ke pembayaran digital,” ujar Eni Widiyanti.

Teknologi digital menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antarindividu dan antar daerah kerena teknologi digital dapat meningkatkan inklusi, efisiensi, dan inovasi dalam hubungan antar individu maupun dunia usaha,” jelas Eni Widiyanti. (heriyanto)***