Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Selama dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ada program swasembada beras. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat sejak tahun 2014 hingga terakhir 2023 selalu melakukan impor beras dari sejumlah negara.
“Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode tidak ada program swasembada beras. Sebagai anggota DPR, yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral, serta tidak berbasis pada data yang benar,” tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam keterangan persnya di Jakarta.
Hal tersebut ditegaskan Said Abdullah menanggapi pernyataan salah satu calon wakil presiden (cawapres) pada debat 21 Januari 2024. “Dalam debat cawapres kedua tersebut salah seoran cawapres menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada masa Presiden Joko Widodo, tentunya hal ini tidak benar dan tidak berbasis data,” kata Said Abdullah.
Baca Juga: Meski Musim Panen Padi Mundur, Harga Beras Dipastikan Aman Terkendali
Dikatakan Said Abdullah, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia dinilai selalu melakukan impor beras sepanjang tahun 2014 hingga 2023. Terbukti, Pemerintah Indonesia memutuskan melakukan impor beras 844 ribu ton pada tahun 2014, 861 ribu ton pada tahun 2015. Tidak berhenti, impor beras melonjak signifikan menjadi 2,25 juta ton pada tahun 2018, dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 305 ribu ton.
“Terakhir, impor beras pada tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini menandai bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan impor beras terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri,” tegas Said Abdullah.
Dikatakan Said Andulah kalau impor beras dikaitkan dengan bencana El Nino, tentu tidak relevan. “Benar pada tahun 2023 lalu, Indonesia mengalami El Nino, musim kering yang agak panjang, namun, masa ini berlangsung kurang dari 4 bulan, dan memang ada kebutuhan untuk menutup pasokan kebutuhan beras dalam negeri sebagai cadangan bila persawahan ada gagal panen,”kata Said Abdullah.
Baca Juga: Desember Masih Ada Pembagian Beras Bantuan Pangan, Berikut Penjelasan Bulog Jabar
Terkait dengan permasalahan impor beras tersebut Said Abdullah mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk mengimpor beras mencapai 3,06 juta ton akibat gagal panen. Data BPS mengungkapkan, produksi beras pada tahun 2022 sebesar 31,5 juta ton dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton. Artinya, ada kemungkinan perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.
“Mari kita bandingkan hasil panen padi pada tahun 2022 dan 2023. Saya merujuk data BPS, pada tahun 2022 produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 54, 75 juta ton, sementara pada tahun 2023, data terakhir yang disajikan BPS pada Oktober 2023 produksi GKG mencapai 53,63 juta ton,”kata Said Abdulah.
