Network
Menurut Said Abdullah, data yang diperolehnya tersebut belum ditambahkan perhitungannya sampai Desember 2023. “Artinya, produksi GKG sepanjang 2023 potensi lebih besar dari data rilis terakhir BPS. Jadi, sangat tidak tepat kalau el nino dijadikan rujukan untuk mengungkapkan kebutuhan impor beras dengan skala massif, terbesar dalam sejarah republik ini berdiri. Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada tahun 2023,”tegas Said Andullah.
Baca Juga: Naiknya Harga Beras Menjadi Pemicu Laju Inflasi di Kabupaten Cianjur
Pada tahun 2020 lalu, selaku Ketua Banggar, Said sudah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema impor. Dia meminta pemerintah mengubah skema impor komoditas dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif. Pasalnya, kebijakan impor dengan sistem kuota, sarat dengan upaya memburu rente para pejabat.
Bahkan, Ombudsman telah menemukan beberapa waktu lalu perbedaan antara dokumen kuota impor bawang dengan realisasi yang lebih besar dari dokumen. Rekomendasi izin impornya sebesar 560 ratus ribu ton di ratas Kemenko Perekonomian, tetapi rekomendasi di Kementan mencapai 1,2 juta ton.
“Saya pastikan dengan model impor pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya, dan model perburuan rente pada kegiatan impor bisa lebih dikurangi,” terang Said.
Menutup pernyataannya, debat capres dan cawapres adalah ajang untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan dari sisi kemampuan pengetahuan semata. Akan tetapi, ajang tersebut juga menjadi sarana rakyat untuk mengetahui kualitas kejujuran, dan kepemimpinan.
“Jadi, sebaiknya calon pemimpin harus berani mengungkapkan data yang jujur. Apalagi urusan beras ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah sebabnya Banggar DPR dan pemerintah sejak awal menyepakati negara harus menjamin pangan rakyat, khususnya beras karena memiliki pengaruh besar atas tingkat kemiskinan mereka dalam bertahan hidup,” ujar Said Abdullah.
Oleh sebab itu, menurut Said Abdullah, pihaknya snagat berharap urusan beras, data dan kebijakannya jangan dijadikan komoditas politik elektoral, apalagi jika disampaikan dengan tidak jujur. “Tentu hal itu tidak baik. Bagi pemimpin, berani jujur itu bukan kehebatan, tetapi keharusan. Sebab kata-kata dan perbuatannya berpengaruh luas kepada rakyat,” pungkas Said Abdullah.***
