Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Google dan Facebook berencana mengambil tindakan drastis jika kode memaksa perusahaan untuk menegosiasikan pembayaran kepada perusahaan media berita terus berjalan.
Dilansir dari The Guardian, Jumat 22 Januari, Google telah mengancam akan menghapus mesin pencariannya dari Australia. Facebook juga mengancam untuk hapus berita dari halaman semua pengguna Australia.
Langkah ini akan berakibat 19 juta warga Australia yang menggunakan Google setiap bulan tidak dapat lagi melakukan pencarian. Demikian pula dengan 17 juta warga Australia yang masuk ke Facebook setiap bulan tidak akan dapat melihat atau posting artikel berita apa pun.
Baca Juga: Sudah Tidak Jadi Presiden, Donald Trump Tetap di Sidang Impeachment
Facebook dan Google saat ini sedang berjuang melawan undang-undang di parlemen yang akan memaksa platform digital untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan media berita untuk pembayaran konten.
Direktur Google Australia, Mel Silva, mengatakan kepada komite Senat bahwa kode berita yang diusulkan tidak dapat dipertahankan dan akan menjadi preseden berbahaya.
“Prinsip penautan tak terbatas antara situs web merupakan dasar penelusuran, ditambah dengan risiko keuangan dan operasional yang tidak dapat dikelola jika versi kode ini menjadi undang-undang, tidak memberi kami pilihan selain berhenti menyediakan Google Search di Australia,” ucap Mel Silva.
Baca Juga: Italia Ambil Tindakan Hukum,Pengiriman Vaksin Tertunda
Silva menabahkan Google ingin membuat perubahan pada kode agar dapat diterapkan, dan Google ingin sekali mengadakan perjanjian dengan perusahaan media untuk membayar konten, menunjukkan bahwa sekitar 450 kesepakatan telah dibuat oleh Google dengan perusahaan media di seluruh dunia.
Hal serupa diutarakan Kepala Kebijakan Publik Facebook Australia, Jodh Machin.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan pada konferensi pers di Brisbane, bahwa pemerintah Australia tidak akan menanggapi ancaman. Jika kodenya diteruskan, Facebook berpotensi mencegah tidak hanya perusahaan berita untuk memposting tautan ke artikel berita di Facebook, tetapi semua pengguna yang berbasis di Australia.
Baca Juga: Perintah Eksekutif Pertama Ditandatangani Joe Biden
Berbagai perusahaan media telah menyatakan dukungannya terhadap kode. Portal Berita Nine berpendapat bahwa platform digital perlu diregulasi karena merupakan bentuk monopoli di Australia, dan harus membayar untuk konten berita.
Layanan Newswire AAP menyatakan mendukung kode tersebut, namun mencatat bahwa sebagai penyedia berita grosir, ia tidak akan mendapatkan keuntungan langsung dari kode tersebut sehingga memerlukan dukungan pemerintah lainnya.
Sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Jumat pagi menemukan tiga dari lima warga Australia percaya perusahaan media sosial harus memprioritaskan situs web berita dalam layanannya, serta 75 persen meminta agar akun anonym dilarang. (adi hermanto)***
