Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pelayanan Publik di Kota Palembang, Sumatra Selatan, Jalan H.A. Bastari, Jakabaring Palembang merupakan Pusat Pelayanan Publik terbesar di Indonesia.
“Komitmen Gubernur Sumatra Selatan dan Wali Kota Palembang melayani masyarakat, dan maka dari itu dibentuk MPP. Tujuannya mempermudah masyarakat. Mereka masuk satu gedung, untuk urus KTP, pajak, nikah juga disiapkan. Masuk satu ruangan, urusan masyarakat selesai semua,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya.
Dikatakan Tjahjo Kumolo, pelayanan publik merupakan suatu tempat penyaluran pelayanan yang disediakan Instansi pemerintah pusat. Maupun daerah ataupun swasta dalam segala bentuk jasa pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Kang Emil : Optimis Tanam 20 Juta Pohon Tercapai 2020
Baca Juga: Ditetapkan Libur Nasional, Pilkada Serentak 9 Desember 2020
Dalam hal Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintahan, menurut Tjahjo Kumolo, dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah.
“Juga, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Tjahjo Kumolo, sebagaimana dikutip Portal Bandung Timur dari setkab.go.id.
Dikatakan Tjahjo Kumolo, MPP Kota Palembang merupakan MPP ke-30 di Indonesia yang memiliki unit layanan terbanyak dan fasilitas terlengkap se-Indonesia. Dengan luas area yang mencapai 2 hektar menjadikan pusat layanan ini sebagai MPP terluas di Indonesia.
Baca Juga: GNPDAS Puncak Hari Menanam Pohon Indonesia
Baca Juga: Bertepatan Dengan Hari Anti Korupsi, Pilkada Serentak Harus Jadi Ajang Introspeksi
Bertempat dii pusat pelayanan modern, disuguhkan 373 jenis layanan dari 28 instansi. Unit layanan yang sudah tergabung dengan MPP ini antara lain Bank BNI, Bank BRI, Bank Sumsel Babel, PLN, PDAM, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BPOM, PT Pos, PT Taspen, Pegadaian, Jasa Raharja, Kejaksaan Negeri, Polresta, Samsat, Imigrasi, Kementerian Agama, Ombudsman RI, Kanwil Pajak, ATR/BPN, DPMPTSP Provinsi, PUPR, BPPD Kota dan Provinsi, Kesbangpol dan Disnaker, Disdukcapil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Ikatan Arsitek dan PMI.
Sementara Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menambahkan, kelebihan MPP Palembang, juga menyediakan sejumlah layanan unik lainnya. “Diantaranya layanan pijat urut tunanetra, sudut UMKM, layanan Ombudsman, layanan konsultasi terdigitalisasi, photobooth yang terkoneksi dengan seluruh layanan, layanan konsultasi hukum, dan ruang komunitas,” terang Herman Deru.
Baca Juga: Bertepatan Dengan Hari Anti Korupsi, Pilkada Serentak Harus Jadi Ajang Introspeksi
Baca Juga: Di PMI, Ikhlas Menjadi Investasi
Selain layanan administrasi, perizinan dan non-perizinan, menurut Herman Deru, MPP Palembang, juga disediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Diantaranya, Drive Thru SIM dan STNK, layanan antrean terintegrasi, layanan khusus disabilitas, layanan investasi, layanan mandiri, balai nikah gratis, area bermain anak, ruang laktasi, ruang rapat kapasitas gratis, arena/sudut baca, dan layanan foto digital gratis.
Dengan MPP Palembang yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, menurut Herman Deru, pihaknya berharap dapat di ikuti oleh daerah-daerah lain. “Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang diperlukan di daerah tempat tinggal masing-masing. Sehingga masyarakat tanpa perlu berlama-lama dan berpindah-pindah bisa mendapatkan akses layanan yang diperlukan,” pungkas Herman Deru.***.(jodi prabowo)***
