Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah diminta untuk memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah. Pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan persnya terkait dengan keterangan Bio Farma yang mengakui pasokan vaksin Covid-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari.
"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," ujar Netty Prasetiyani.
Baca Juga: Usai Rektor UI Jadi Komisaris BRI, Kini Pengangkatan Izedrik Emir Moeis Jadi Komisaris Jadi Sorotan
Dikatakan Netty Prasetiyani, terkait dengan keterangan Bio Farma, pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. “Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," tegas Netty Prasetiyani.
Selain itu, politisi F-PKS Netty Prasetiyani, mendorong agar pemerintah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk. “Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” papar Netty Prasetiyani.
Sementara terkait info stok vaksin di sejumlah daerah yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty Prasetiyani meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin. “Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan salah gunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tegas Netty Prasetiyani.
Baca Juga: Ekonomi Kuartal II Mencapai 7.07 Persen, Indonesia Mampu Keluar dari Resesi di Masa Pandemi Covid-19
Saat ini menurut Netty Prasetiyani, tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin.
“Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator kesehatan masyarakat. Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar Jawa- Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," pungkas Netty Prasetiyani. (heriyanto)***
