Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta komitmen penuh pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mengatasi persoalan perubahan iklim, tugas cukup menantang membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah, dengan usaha-usaha yang komprehensif dan nyata.
Disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam webinar yang digelar Deputi Bidang Klimatologi, BMKG, bahwa peran pemerintah daerah dinilai sangat penting karena laju pembangunan di daerah sangat masif. "Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim butuh komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," ujar Dwikorita Karnawati.
Menurut Dwikorita Karnawati, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim. “Seperti kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat, ataupun mencairnya es di Puncak Jaya Wijaya Papua, yang diprediksi oleh BMKG akan punah di tahun 2025, dan naiknya muka air laut,” ujar Dwikorita Karnawati.
Baca Juga: Anak Yatim Piatu di Kota Cimahi Juga Ikut Program Vaksin dari Kemensos
Ditegaskan Dwikorita Karnawati, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mendesak harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar. Dalam mengatasi persoalan perubahan iklim adalah tugas yang cukup menantang, karena ini membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah, dengan usaha-usaha yang komprehensif dan nyata.
“Misalnya lebih menggencarkan penghijauan secara tepat, pengendalian tata ruang secara lestari, pencegahan masif terhadap karhutla, menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Kita harus membangun persepsi bersama bahwa perubahan iklim ini adalah sebuah kerisauan dan ancaman bersama yang juga harus dimitigasi bersama-sama, karena dampaknya tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat juga harus dilibatkan, tidak hanya pemerintah," tegas Dwikorita Karnawati.
Dipaparkan Dwikorita Karnawati, sejumlah fakta yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) dimana suhu tahun 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat meski terjadi La Nina. Selain itu, temperatur rata-rata global permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,2 derajat celcius lebih tinggi dari pada tahun 1850-an.
Baca Juga: Hotel Pangandaran Zero Occupancy, Pariwisata Mati Suri
Di Indonesia menurut Dwikorita Karnawati, berdasarkan pengamatan BMKG, tahun 2020 merupakan tahun terpanas kedua dalam catatan. Pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu rata-rata permukaan pada tahun 2020 lebih tinggi 0,7°C dari rata-rata periode referensi tahun 1981-2010.
Situasi tersebut menurut Dwikorita Karnawati, memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrem, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara.
