Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama pastikan akselerasi sertifikasi halal yang digulirkan akan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agama mentargetkan 10 juta sertifikat halal dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMK. Sebagai bentuk jaminan kehalalan sekaligus menjadi nilai tambah bagi produk agar berdaya saing tinggi," ujar Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Public Hearing Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di provinsi Jambi, Kamis 17 Maret 2022.
Disampaikan Muhammad Aqil Irham, untuk mewujudkan program percepatan sertifikasi halal tersebut, BPJPH terus melakukan sejumlah upaya. Di antaranya dengan menyiapkan pendamping PPH yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMK.
Baca Juga: Gempabumi Berpusat di Darat Kecamatan Bayah Banten Terasa hingga Jawa Barat dan DKI Jakarta
"Kita targetkan untuk menyiapkan 100.000 tenaga pendamping PPH melalui training of trainer (ToT) Pendamping PPH bagi sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK melalui mekanisme pernyataan pelaku UMK atau self declare," kata Aqil Irham.
Dikatakan Aqil Irham, Pemerintah melalui Kemenag untuk program akselerasi sertifikasi yang jalankan mentargetkan 10 juta sertifikat halal dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. “Khususnya bagi UMK yang menjadi sektor paling terdampak setelah 2 tahun terdampak pandemi Covid-19," ujar Aqil Irham.
Menurut Aqil Irham, BPJPH terus melakukan koordinasi untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. "Dan rakor hari ini antara BPJPH dan Pemerintah provinsi Jambi ini kita laksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal tersebut," ujar Aqil Irham.
Baca Juga: Temuan Mayat Bayi di Sungai Cipanjalu, Warga Turut Mencari Tahu Ibunya
Rakor dan Public Hearing Temu Konsultasi Pendamping PPH di Provinsi Jambi dibuka Gubernur Jambi Al Haris. Hadir, Kepala Kanwil Kemenag Jambi Zoztafia, para Bupati dan Walikota se-provinsi Jambi, dan para Kepala Dinas terkait.
Hadir pula, perwakilan dari Universitas Jambi, UIN Jambi, Universitas Batanghari, Universitas Muhammadiyah Jambi, Majelis Ulama Indonesia provinsi Jambi, Badan POM, Bank Indonesia, Bank 9 Jambi, Kemenag Kota/Kabupaten, dan para pelaku usaha.
