Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah, berharap pemerintah menindak sindikat ataupun aktor dibalik kenaikan harga beras yang tidak terkendali. Kenaikan harga beras dan bahkan sempat menghilang di pasar ritel patut di duga karena ulah dari permainan pedagang atau kartel.
Disampaikan Luluk Nur Hamidah, harga beras di sejumlah daerah hingga kini terus mengalami kenaikan nyaris tidak terkendali. Ada dugaan kenaikan dilakukan sindikat dan actor, karenanya pemerintah harus memiliki keberanian untuk membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.
Baca Juga: Bulog Miliki 1.4 Juta Ton Stok Beras, Cukup Hingga Bulan Juni 2024
“Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru,” kata , Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah, terkait dengan hilangnya beras premium di pusat perdagangan dan adanya lonjakan harga beras di pasar tradisional, sebagaimana dikutip dari situs resmi dpr.go.id.
Bahkan , kondisi tersebut menurut Luluk Nur Hamidah sampai membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan gudang Perum Bulog beberapa waktu lalu. Pasca peninjauan, diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut.
Terhadap hasil sidah Presiden Jokowi tersebut, Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel. Karenanya diharapkan pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.
Baca Juga: Beras SPHP Bulog hanya Tahan Seminggu di Pasar
“Saya kira hadir lah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah. Kasihan masyarakat umum. Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru merayap ya untuk bisa memulai dari pandemi, maka kenaikan harga beras ini udah nggak wajar,” ujar Luluk Nur Hamidah.
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara, HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg. Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.
Adapun harga beras medium produksi lokal di PIBC per Rabu (21/2/2024), dipatok di Rp14.000-Rp15.200 per kg. Sementara beras premium di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg. Artinya, harga beras medium dan premium lokal saat ini sudah jauh melampaui HET.***
