Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Kebijakan pemerintah yang melakukan jor-joran bantuan Sosial beras diduga menjadi salah satu penyebab harga beras mahal dan stok langka di pasaran. Tatakelola masih semrawut dan data tidak akurat serta insentif ke petani berkurang menjadikan Indonesia negara penghasil beras termahal di negeri sendiri.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah yang menilai program Bantuan Sosial atau Bansos yang dilaksanakan pemerintah menjadikan harga beras jadi mahal dan langka. Bahkan berdasarkan data BPS, faktor inflasi komoditas makanan adalah penyumbang inflasi terbesar.
“Peranan komoditas makanan mencapai 74,21%, sementara non makanan hanya sebesar 25,75% (Maret 2023), pemerintah harus segera mengatasi. Apalagi disinyalir jor-joran bansos beras juga merupakan penyebab beras langka,”kata Hidayatullah, sebagaimana dikutip dari situs resmi dpr.go.id, Senin 19 Februari 2024.
Baca Juga: Tahan Laju Harga Beras Yang Melambung, Bulog Jabar Siap Gelontorkan Ribuan Ton Beras
Menurut Hidyatulah, saat ini rakyat mengeluhkan akan mahalnya harga beras di pasaran. “Rakyat mengeluh harga makanan terus melonjak naik,” kata Hidayatullah.
Terkait dengan harga beras mahal tersebut menurut Hidayatullah tidak terlepas dari tata kelola yang masih semrawut kemudian data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang. “Terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras,” kata Hidayullah.
Berdasarkan data BPS menurut Hidayatullah, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras. “Karena kenaikan harga-harga tersebut akan berpotensi menjadi penyumbang inflasi Februari 2024, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam karena yang terdampak adalah rakyat,” tegas Hidayatullah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Janjikan Bantuan Pangan Beras Akan Bergulir Hingga Juni 2024
Selain itu Hidayatullah juga mengungkapkan, faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat. Padahal semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog.
“Tentunya juga selain karena masalah keterbatasan pasokan, juga tata kelola beras selama ini masih amburadul. Masih banyak yang perlu dibenahi dalam tatakelola pangan di Indonesia dan menjadi tugas bersama untuk memperbaikinya,” kata Hidayatullah.
