Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Isu pemerintah Arab Saudi kembali menutup ibadah umrah umat Islam asal Indonesia tidak benar. Pemerintah dihimbau untuk memperketat kegiatan ibadah umrah terkait 13 jemaah umrah asal Indonesia terkena Covid-19 di Mekkah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Portal Bandung Timur Kamis 19 November 2020.
“Tidak benar, pemerintah Arab Saudi kembali menutup kegiatan ibadah umrah untuk jemaah asal Indonesia, kemarin Kamis 18 November 2020 di Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag RI di Gedung DPR RI, saya menanyakan langsung ke Menteri Agama Fahrul Razi," ujar Ace Hasan Syadzily.
Baca Juga: Agar Ruang Siber Sehat, Tingkatkan Penanganan Konten Pilkada 2020
Baca Juga: Peringkat Indonesia Naik di GII
Ditegaskan Ace Hasan Syadzily, pihaknya langsung menanyakan Fahrul Razi karena santernya isu pemerintah Arab Saudi kembali menutup perjalanan umrah Jemaah asal Indonesia.
"Saya banyak ditanya media soal penutupan visa umrah untuk gelombang keempat ini, di rapat tadi disampaikan Pak Menteri bahwa tidak ada penutupan, itu harus dipastikan karena jangan sampai masyarakat punya harapan tetapi pada saat mereka apply visa ternyata ditutup. Saya mohon ini harus clear agar tidak menimbulkan masalah," tegas Ace Hasan Syadzily.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya menurut Ace Hasan Syadzily, ada jamaah umrah asal Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19 di Arab Saudi. Karenanya pemerintah didesak untuk memberikan perhatian serius atas kasus tersebut.
Baca Juga: Gandrungmangu Masih Terisolasi
Baca Juga: Ke Tanah Sareal, Presiden Sidak Simulasi Vaksinasi Covid-19
"Kasus 13 jamaah umrah yang positif Covid, proses penanganan selama di Arab Saudi di karantina itu mendapatkan perhatian serius. Mesti ada satu proses pengawasan karena ini bagian dari perlindungan terhadap WNI di luar negeri," ujar Ace Hasan Syadzily.
"Sebagai bahan evaluasi dari kita, saya berharap Pak Menteri melalui Ditjen PHU untuk dapat terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan otoritas Pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan umrah," Ace Hasan Syadzily .
Politisi Partai Golkar ini menyarankan pemerintah untuk menggunakan asrama haji untuk karantina jamaah umrah. Baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan ibadah umrah.(neni mardiana)***
