Network
PORTAL BANDUNG TIMUR -Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Syekh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang alias Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan yang disangkakan dugaan penistaan agama. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Agustus 2023 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melakakukan penahanan terhadap Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang selama 20 hari ke depan hingga 21 Agustus 2023 di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskerim Polri.
Panahanan terhadap Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dikarena sejumlah pertimbangan. “Pengajuan permohonan penangguhan penahanan memang bagian dari hak-hak tersangka. Namun, penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kita sampaikan, kita tetap akan melaksanakan penahanan,” terang Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.
Ditegaskan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, penyidik Ditipidum Bareskrim Polri tetap melakukan penahanan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama meski pihak Panji sempat mengajukan permohonan penangguhan. Salah satu alasan dari penahanan yang dilakukan terhadap tersangka Panji Gumilang yakni tidak kooperatifnya pihak Panji ketika tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa pada tanggal 27 Juli 2023.
Sementara terkait dengan ajuan alasan penangguhan penahanan melalui kuasa hukumnya Hendra Effendym bahwa kliennya Panji Gumilang dalam kondisi pemulihan kesehatan atau sakit dengan mengirimkan surat keterangan dokter, ditolak tim penyidik. “Penyidik meragukan keabsahan surat tersebut, surat tersebut bukan ditolak, kami tetap melakukan sesuai keyakinan penyidik untuk menahan,” ujar Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.
Disampaikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, perihal tidak kooperatifnya Panji Gumilang saat tidak hadir memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan kedua dengan alasan sakit. Namun fakta surat dokter diragukan keabsahannya karena di kirim via WhatsApp, aslinya diminta tidak diberikan, dan alasan sakit dimunculkan dengan menghadirkan Panji Gumilang di publik dan keterangan penasehat hukum sakit tangan patah.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro tegaskan proses hukum yang dijalankan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Penanganan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang murni penanganan tindak pidana buka merupakan bentuk kriminalisasi atau politisasi.
Baca Juga: Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri Lakukan Pengeledahan di Ponpes Al Zaytun Indramayu
Hal tersebut ditegaskan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, terkait dengan pernyataan pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy menyatakan bahwa kliennya merasa dikriminalisasi dan dipolitisasi atas penetapan tersangka.
“Kriminalisasi saya rasa jauh dari tuduhan yang disampaikan. Tapi memang betul kalau Bareskrim khususnya reserse itu mengkriminalkan orang, ada aturannya, selama itu mengikuti aturan berdasarkan aturan yang ada itu dikategorikan kriminalisasi,” ujar Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sebaimana dikutip dari situs Divisi Humas Polri, Sabtu 5 Agustus 2023.
