Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Ada dugaan ketidaknetralan unsur Pembina Kesejahteraan Keluarga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kabupaten Bandung. Ditemukan adanya pemberian bingkisan berisi kerudung dan stiker paslon yang dilengkapi dengan pemberian uang Rp. 100.000 kepada setiap peserta.
Peristiwa yang sempat viral di media sosial dalam sepekan terakhir ini menurut Ketua Tim Advokasi Bedas, Dadi Wardiman, terjadi pada tanggal 18 November 2020 pada kegiatan sosialisasi program PKK.
“Dari keterangan pelapor hal itu terjadi di Kampung Rancamanyar RT 01/RW 11 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dalam acara sosialisasi PKK pada tanggal 18 November 2020,” ujar Dadi Wardima saat mendampingi pelapor dan saksi untuk melakukan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung di Soreang, terkait laporan adanya dugaan ketidaknetralan unsur PKK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020.
Baca Juga: APD KPPS dan Pamsung Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Bandung Siap
Baca Juga: UMKM Kabupaten Bandung Deklarasikan FUN
Klarifikasi dilakukanTim Advokasi Bedas, Dadi Wardiman, dengan membawa bukti bingkisan berisi kerudung dan stiker paslon yang dilengkapi dengan uang Rp. 100.000 kepada setiap peserta.
“Hari ini kita mendampingi pelapor dan saksi untuk klarifikasi terkait kasus PKK Kabupaten Bandung Pokja 3 yang ada di Pangalengan berkampanye paslon bupati dan wakil bupati Bandung, pegurus PKK tersebut memberikan bingkisan kerudung yang ada stiker paslon dan uang Rp 100.000, maka jelas masuk dalam unsur money politik, jelas terekam di video dan foto," ujar Dadi Wardiman.
Dalam video yang beredar menurut Dadi Wardiman, sangat jelas oknum pengurus PKK tersebut dengan lantang mengkampanyekan paslon di hadapan kader PKK dan kader pos KB.
“Hal ini ada aturannya, jelas melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,” tegas Dadi Wardiman.
Baca Juga: Calon Daerah Otonomi Baru Bandung Timur Dibahas
Baca Juga: Indonesia Raya Dikumandangkan Pelanggar Prokes
Dijelaskan Dadi Wardiman, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PKK termasuk dalam jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa beriringan dengan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang semuanya dibiayai oleh APBN/APBD, dan/atau APBDes.
”Hal ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 53 tahun 2000 pasal 15 tentang Pembiayaan Gerakan PKK,” tambah Dadi Wardiman.
Ditambahkan Dadi Wardiman, dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak terfiliasi dalam partai politik. Jika memang kader PKK tersebut terbukti melakukan hal tersebut dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 187A ayat (1).
Baca Juga: Inovasi di Tengah Pandemi COVID-19, Panen Sayuran Setiap Minggu
Baca Juga: Perpusnas Beri Penghargaan Pada Bupati Bandung
“Dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),” jelas Dadi Wardiman. (neni mardiana)***
