Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - General Manager Wilayah III PTPN VIII, Yogi Subaktyana berkoordinasi dengan Bupati Bandung terpilih H. Dadang Supriatna untuk menangani masalah ganguan keamanan. Masalah diverifikasi perizinan dilapangan masih banyak terjadi tumpang tindih menjadi bahasan lain.
“Kami dari pihak penelola perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung tentunya harus segera melakukan koordinasi dengan calon pemimpin baru kewilayahan, dalam hal ini Bupati Bandung terpilih. Pada pertemuan kami sampaikan berbagai permasalahan yang ada dan muncul dilapangan,” ujar Yogi Subaktyana.
Ditegaskan Yogi Subaktyana, siapapun yang memimpin Kabupaten Bandung pihaknya akan memberikan dukungan dan meminta kerjasama untuk menjalankan porogram pembangunan. “Kami sangat berharap dukungan pemerintah Kabupaten Bandung, demikian pula halnya dengan program pembangunan Kabupaten Bandung akan kami dukung sesuai dengan wilayah pekerjaan kami,” ujar Yogi Subaktyana.
Baca Juga: Serahkan Bantuan Pada Korban Longsor, Karta Gunawan Tewas
Hal lain yang disampaikan Yogi Subaktyana, kepada Bupati Bandung terpilih H. Dadang Supriatna adalah berkaitan dengan masalah gangguan keamanan. Ganguan keamanan yang terjadi dikesatuan wilayah kerjanya sering terjadi dan diharapkan mendapat perhatian Bupati Bandung selaku pemilik wilayah.
"Kami meminta agar Pemkab Bandung bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah perkebunan ini, tentunya juga tetap kami menjaga peraturan regulasi yang berlaku, dan kepastian hukum yang adil. Kami nanti akan mencoba untuk mensinergikan dengan program pemerintah, masyarakat dan perusahaan, tetapi untuk melakukan hal-hal tersebut jangan sampai ada gangguan keamanan," ujar Yogi Subaktyana.
Permasalahan lain yang disampaikanYogi Subaktyana, berkaitan dengan masalah perizinan yang ada di perkebunan. Dicontohkan, soal diversifikasi usaha perkebunan terhadap masyarakat yang menggarap lahan perkebunan.
Baca Juga: Permintaan Keluarga Korban, Waktu Pencarian Diperpanjang
Permasalahan lainnya, audit dari pemerintah berupa proper seperti izin pengelolaan limbah yang untuk pengurusan izinnya belum selesai juga. Juga mengenai program bersama dengan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, termasuk untuk perbaikan dan pelebaran jalan pengembangan akses pariwisata maupun untuk menghidupkan perekonomian masyarakat perkebunan.
