Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi banjir dan longsor Desa Cihanjuang Kec. Cimanggu Kab.Sumedang. Lokasi longsor memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor dipergunakan pemukiman padat.
Disela kegiatan peninjauan langsung ke lokasi longsor dan pengungsian warga, wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, mengatakan Komisi VIII membidangi kebencanaan, akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia. Salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.
"Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan," jelas Ace Hasan Syadzily.
Baca Juga: Pertama di Dunia, Daftar Vaksin Bisa Lewat Chatbot WhatsApp
Dikatakan Ace Hasan Syadzily, seperti longsor yang terjadi di Sumedang. Daerah tempat terjadinya bencana longsor merupakan daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.
"Daerah itu dijadikan pemukiman penduduk yang cukup padat, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan. TIdak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana," jelas Ace Hasan Syadzily.
Di sampaikan Ace Hasan, pihaknya Syadzily turut berduka atas kejadian ini dan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh stakeholder yang ikut melakukan penanganan longsor Sumedang. "Komisi VIII turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian ini, selain itu kami ucapan terima kasih kepada tim sar, TNI/POLRI, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan longsor yang begitu aktif melakukan pencarian korban dari awal," ujar Ace Hasan.
Baca Juga: Harus Direlokasi, Korban Banjir dan Tanah Longsor Cimanggu Sumedang
Sementara itu wakil bupati Sumedang Erwan Setiawan menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat dengan memasang sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak longsor. Kedepannya dan akan mengevaluasi seluruh izin pembangunan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi longsor.
