Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan menegaskan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus membantu Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus mampu menggali aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkankan good governance di desanya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan pada Pelantikan Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bandung di Soreang. “Sebagai parlemen tingkat desa, BPD mempunyai kewenangan, untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa,” tegas Sahrul Gunawan.
Ditegaskan Sahrul Gunawan, BPD harus mengupayakan langkah preventif dalam mengawasi Dana Desa. Sehingga pemerintah desa terhindar dari kesalahan,"
Sebagai parlemen di tingkat desa, BPD menurut Sahrul Gunawan harus mampu menggali aspirasi masyarakat. Langkah itu penting dan dibutuhkan dalam rangka mewujudkankan good governance di desanya masing-masing.
Baca Juga: Masuk Kawasan Bencana, Camat Ibun Ingatkan Warganya
"Saya mengajak seluruh anggota PABDSI Kabupaten Bandung ini, agar melibatkan aspirasi masyarakat dalam membangun desa. Karena desa merupakan tumpuan terdepan dalam pembangunan di segala sektor," ujar Sahrul Gunawan.
Lembaga PABPDSI, menurut Sahrul Gunawan mempunyai peran strategis dalam mendorong transparansi, akutantabilitas dan demokratisasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya menurut Sahrul Gunawan PABPDSI perlu melakukan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) pada setiap anggota BPD. “Agar SDM yang dimiliki PABPDSI dapat berinovasi khususnya dalam mendukung Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera," pungkas Sahrul Gunawan. (neni mardiana)***
