Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Seluruh aparatur desa di Kabupaten Bandung di minta untuk segera melakukan penertiban aset, melalui pemanfaatan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades). Kolaborasi pentahelix dibutuhkan dalam pembangunan daerah diberbagai aspek.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna pada Sosialisasi Sipades di Grand Sunshine, Soreang, Jumat 17 Desember 2021. “Saya pernah menjadi kepala desa, saat itu masih ada beberapa aset yang belum ditertibkan, melalui aplikasi ini, akan lebih mempercepat pemberian informasi dari pemerintah desa (Pemdes) ke pemerintah daerah (Pemda),” ujar Dadang Supriatna.
Diingatkan Dadang Supriatna, agar para kepala desa (Kades) tidak menjual aset desa. “Saya tidak mau mendengar bahwa ada kepala desa yang menjual aset desa. Kalaupun mau menjual, harus melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang undangan, yakni melalui musyawarah tingkat desa yang akan disampaikan ke pemda, untuk di berikan rekomendasi ke tingkat provinsi,” jelas Dadang Supriatna.
Baca Juga: BPBD Dukung PTM, Serahkan lat Kesehatan
Ditegaskan Dadang Supriatna, seluruh unsur pentahelix diajak untuk ikut mengawasi penertiban aset desa. “Unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media harus bersinergi. Hal ini sudah dilakukan di Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Solokanjeruk, Bojongsoang dan Majalaya,” ujar Dadang Supriatna.
Tak hanya dalam pengawasan aset desa, Dadang Supriatna berpendapat, kolaborasi pentahelix juga dibutuhkan dalam pembangunan daerah lainnya, seperti pada aspek lingkungan dan sosial. “Kami sangat mengapresiasi program multipihak ini. Terbukti hampir 12 km sungai sudah di normalisasi. Kami juga berencana akan merenovasi 7.000 rutilahu (rumah tidak layak huni), namun dengan pentahelix, alhamdulillah kami bisa merenov hampir 8.500 rutilahu,” terangnya.
Baca Juga: Tangkal Omicron, Ini Kata Kadinkes Kota Bandung Ahyani Raksanagara
Bupati juga menekankan seluruh pemdes untuk membangun lima unit rutilahu. Ia menuturkan, terdapat beberapa kategori bantuan rutilahu, mulai dari berat, sedang hingga ringan.
Untuk kategori berat, dianggarkan pada program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara kategori sedang, menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) seperti bank bjb dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan kategori ringan dan yang lainnya dianggarkan melalui program raksa desa. “Alhamdulillah, untuk pencairan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa), Dana Desa (DD) dan Bangub (bantuan gubernur) sudah selesai 100 persen,” tutupnya. (neni mardiana)***
