PORTAL BANDUNG TIMUR - Pandemi Covid-19 mengakibatkan anggaran di sektor kesehatan mengalami peningkatan 2 hingga 3 kali lipat dari yang sebelumnya Rp80 triliun menjadi Rp201 triliun. Pmerintah melalalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap akan fokus dan menjalankan 6 pilar transformasi kesehatan.
“Arah kita untuk 2023, tetap melanjutkan reform bidang kesehatan yang enam pilar dan semakin memperkuat capaian-capaiannya. Harapan kita nanti pada 2024 sudah mulai kelihatan, mulai semuanya tercapai, dan selanjutnya kita bisa melanjutkan pada reform berikutnya,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
Keenam pilartersebut menurut Kunta Wibawa Dasa Nugraha, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemenkes sehatnegeriku, adalah Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, dan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan. Selain itu juga, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
Baca Juga: Jelang Libur Natal, Ratusan Ribu Kendaraan Keluar Dari Jabodetabek
Pemerintah melalui Kemenkes juga menurut Kunta Wibawa Dasa Nugraha, berkomitmen untuk terus memperkuat primary care. Termasuk di dalamnya mendorong program bayi sehat, pencegahan stunting, perbaikan kualitas rumah sakit, serta mendorong produksi kesehatan dalam negeri dan memperkuat layanan Posyandu.
“Jadi kalau selama ini Posyandu untuk balita, sekarang kita akan arahkan ke siklus hidup. Tidak hanya untuk balita, tapi juga ke remaja, dewasa, dan lansia. Karena itu siklus hidup manusia. Kalau kita bicara stunting misalnya, tidak hanya dia pas stunting baru kita benahi, kalau sudah stunting kan tidak bisa diperbaiki,” terang Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
Ditegaskan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, untuk menjadi SDM unggul, ada dua hal yang harus menjadi perhatian, yakni pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, SDM menjadi semakin inovatif.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno, Capai Target Kinerja Kemenparekraf Tahun 2023 Butuh Kolaborasi Pentahelix
“Semakin baik kesehatan, SDM menjadi semakin produktif. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang disusun pemerintah dalam APBN 2023,” ujar Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
Sementara Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan bahwa selama masa pandemi, anggaran yang diberikan pada sektor kesehatan mengalami kenaikan 2-3 kali lipat. Dari kisaran Rp80 triliun hingga Rp90 triliun sebelum pandemi, pada 2020 jumlahnya melonjak menjadi Rp102,18 triliun.
Tahun 2021 jumlahnya kembali naik menjadi Rp201 triliun lalu turun menjadi Rp136 triliun pada tahun berikutnya. Tahun 2023 mendatang dianggarkan ke Rp85 triliun.
Sebagian besar anggaran pada 2020 hingga 2022 menurut Made Arya Wijaya, digunakan untuk vaksinasi, insentif kesehatan, dan klaim pasien Covid-19. Pada tahun 2023, Kemenkes masih memonitor perkembangan kasus Covid-19 untuk mengetahui apakah ada varian baru dan bagaimana dampaknya.
Hingga penghujung 2022 Indonesia sudah menyuntikkan 450 juta dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Dampak pemberian vaksinasi tersebut kian terasa dengan kasus Covid-19 yang terus melandai.
Baca Juga: Wartawan Foto Bandung Berbicara Lewat 122 Karya Foto di Kilas Balik 22 Tahun WFB
Hal tersebut menunjukkan bahwa imun masyarakat telah terbentuk, baik dari pemberian vaksin maupun karena terinfeksi. Pada tahun 2023 pemerintah akan tetap melakukan mitigasi Covid-19 sekaligus fokus terhadap transformasi kesehatan.
Arah kebijakan pemerintah dalam APBN 2023 menurut Made Arya Wijaya, terbagi menjadi enam prioritas utama dan yang pertama yakni peningkatan kualitas SDM. “Kalau kita lihat penjabarannya, peningkatan kualitas SDM akan ditempuh melalui dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan,” jelas Made Arya Wijaya.
Sementara, Lima prioritas lain menurut Made Arya Wijaya, tercantum dalam APBN 2023 yakni akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur prioritas. “Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” pungkas Made Arya Wijaya. (heriyanto)***