PORTAL BANDUNG TIMUR - Masyarakat disabilitas Maluku Utara dan Dewan Adat Maluku Utara sampaikan apirasi kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang biasa disapa Gus Muhaimin. Penyandang disabilitas dan Masyarakat Dewan Adat Maluku Utara merasa perhatian pemerintah masih kurang terkait dengan berbagai permasalahan di lapangan.
Kepada Gus Muhaimin, Kelompok disabilitas Maluku Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaaan. Meski sudah lulus Pendidikan keterampilan khusus, banyak perusahaan tidak mau menerima kelompok disabilitas sebagai karyawan.
"Kami sudah lulus sekolah atau sekolah keterampilan, tidak ada yang mau terima kami untuk bekerja. Alasannya kami adalah penyandang disabilitas,” ujar Zulfiah perwakilan kelompok disabilitas Maluku Utara kepada Gus Muhaimin.
Baca Juga: Sebarkan Kebencian, Akun YouTube dan TikTok Muhammad Kece di Tutup Kemenkominfo
Persoalan lain yang dihadapi para penyandang disabilitas di Maluku Utara adalah soal kesehatan, selain itu belum adanya fasilitas pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas atau sekolah inklusi, serta tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan. "Kami belum dilibatkan dalam mengambil kebijakan, padahal kami mampu,” keluh Zulfiah.
Sementara perwakilan dari Dewan Adat setempat Sholahuddin, mengungkapkan bahwa di Maluku Utara ada empat kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Ia berharap, kedepan, kesultanan dan tokoh adat dilibatkan dalam beberapa kebijakan.
"Banyak persoalan sosial dapat dilaksanakan dalam pendekatan adat. Kami harap pemerintah pusat memberikan perhatian sehingga jangan terkesan Pemda berjalan sendiri, tak berbarengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh bantuan tokoh adat,” kata Sholahuddin.
Terkait dengan aspirasi dari kelompok masyarakat Penyandang Disabilitas dan Dewan Masyarakat Adat, Gus Muhaimin mengakui, selama ini realisasi di lapangan hak-hak masyarakat disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. belum berjalan dengan baik. Perlu mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan UU Penyandang Disabilitas dengan baik.
Baca Juga: Usai di Vaksin, Anak Remaja Diharapkan Jadi Semacam Border
Ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menggelar kegiatan Roadshow Politik Kesejahteraan bertajuk 'Gus Muhaimin Mendengar' bersama masyarakat Maluku Utara yang dilakukan secara virtual. Sepanjang kegiatan Gus Muhaimin, mendengarkan dan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya perwakilan mubaligh, Dewan Adat Maluku Utara, serta kelompok disabilitas.
”Kita dorong mulai Presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya kita angkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik,” papar Gus Muhaimin, dalam siaran pernya Selasa 24 Agustus 2021.
Selain kepada penyandang disabilitas, Gus Muhaimin juga menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik "Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring," papar Gus Muhaimin.
Sampai detik ini menurut Gus Muhaimin ada dua keputusan terkait pendidikan selama pandemi. Pertama, Pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes ketat dan kedua APBN didorong untuk memfasilitasi carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini.
Di sisi lain, Gus Muhaimin juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang. ”APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan,” pungkas Gus Muhaimin. (heriyanto)***