Ini, Sanksi ASN Terlibat Ormas Terlarang

PORTAL BANDUNG TIMUR - Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. 

Aparatur sipil negara juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi terlarang tersebut.

Adanya pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo ASN dilarang menjadi anggota Ormas terlarang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi pembina kepegawaian, sudah mengeluarkan larangan.

Baca Juga: Kulit Buaya Mamberamo Papua Menjadi Lebih Memiliki Nilai

BKN sudah mengarahkan ASN agar tidak terlibat dalam organisasi yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai organisasi terlarang.

“ASN yang setelah diputuskannya sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah, namun tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat,” ujar Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono, dalam pernyataan tertulisnya.

Disampaikan Paryono, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3, mengatur kewajiban PNS untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah.

Baca Juga: Sektor Pariwisata Bisa Bangkit, Jika Kesehatan Teratasi

Selain itu menurut Paryono, pada Pasal 4 PP 53 Tahun 2010 disebutkan, PNS diwajibkan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.