Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Rumah sakit diingatkan agar tidak menjadikan layanan pandemi Covid-19 sebagai ajang pemburu rente (rent seeker). Pemerintah harus mengontrol secara ketat praktik manipulasi data pasien yang dilakukan rumah sakit dengan mengubah pasien negatif Covid-19 menjadi positif untuk mendapat klaim BPJS Kesehatan.
Dalam keterangannya Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mensinyalir, pandemi Covid-19 menjadi sumber bisnis baru bagi rumah sakit. Modus ini dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan.
"Untuk itu, saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengeruk keuntungan finansial. Karena bagaimanapun hal tersebut tidak dibenarkan dalam berbagai hal," tegas, Said Abdullah Senin 15 Maret 2021.
Baca Juga: Bruk, Tidak Ada Angin Tidak Hujan Sekolah PAUD Melati 5 Haurwangi Kabupaten Cianjur Ambruk
Dikatakan Said Abdullah, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sangat cukup. Namun pihaknya banyak mendapatkan informasi dalam praktiknya masih ada rumah sakit yang memanipulasi data pasien Corona.
“Sejak kuartal 3 tahun anggaran 2020 sampai sekarang masih banyak rumah sakit yang main-main dalam meng-input data pasien. Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar,” tegas Said Abdullah.
Dikatakan politisi PDI-Perjuangan tersebut, praktik nakal rumah sakit ini harus segera ditertibkan. Hal ini penting agar kerugian yang dialami masyarakat Indonesia tidak semakin meluas.
Baca Juga: Mulasara Citarik, Bukti Pemuda Cibodas Masih Miliki Kepedulian Memelihara Lingkungan
“Banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan tambahan dana dari BPJS Kesehatan. Pemerintah harus mengontrol secara ketat untuk mencegah manipulasi data pasien Covid-19,” ujar Said Abdullah.
