Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial menyetujui anggaran di Kementerian Sosial untuk tahun 2022 turun 26,79 persen dari anggaran tahun 2021. Anggaran Kementerian Sosial sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp106,88 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp78,25 triliun.
“Bisa kita setujui yah kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Setuju yah,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, sambil mengetok palu usai membacakan kembali usulan anggaran Kementerian Sosial yang menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pada kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI yang merupakan usulan Kemensos, sebelumnya secara detail dijelaskan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam usulan anggaran Kemensos tahun 2022, sebesar sebesar Rp 106.886.070.918.000 dan disetujui Rp 78.256.327.121.000, atau mengalami penurunan 26,79 persen.
Baca Juga: Kata Youtuber, Tsunami Akan Hancurkan Spanyol, Pasca Gunung Meletus di La Palma
Dalam penjelasannnya dihadapan Komisi VIII DPR RI, anggaran yang diusulkan Kemensos menurut Menteri Mensos Tri Rismaharini, dibagi ke dalam lima peruntukkan. Anggaran peertama diperuntukan belanja pegawai Rp 517,6 miliar atau 0,66 persen dari total anggaran.
Kemudian kedua, peruntukan belanja operasional Rp 284,4 miliar atau 0,36 persen. Selanjutnya ketiga, peruntukan belanja barang nonoperasional Rp 3,27 triliun atau 4,16 persen.
Anggaran keempat, diperuntukan belanja modal Rp 97,3 miliar atau 0,13 persen yang digunakan di antaranya untuk pembelian perahu evakuasi dan biaya pengiriman makanan untuk korban bencana. Serta kelima yang diperuntukan belanja bansos Rp74,08 triliun atau 94,6 persen dari total anggaran.
Menurut Tri Rismaharini, peruntukan belanja bansos ini, di antaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan bantuan bencana. Untuk rinciannya, PKH 2022 anggarannya Rp 28,7 triliun dengan keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 juta. Masing-masing KPM menerima bansos sesuai kondisi keluarga selama 12 bulan (empat tahap penyaluran).
Baca Juga: Menari di Atas Penderitaan Orang Lain, Penjual Obat Covid-19 di Atas HET Diciduk
