Komisi VIII DPR RI Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Distribusi Bansos

- 28 Agustus 2021, 06:30 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ace Hasan Syadzily bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini saat kunjungan ke di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ace Hasan Syadzily bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini saat kunjungan ke di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang. /Foto : Istimewa

PORTAL BANDUNG TIMUR -  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ace Hasan Syadzily mendesak Pemerintah  menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi bantuan sosial (bansos). Beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima.

Hal tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang. Kunjungan juga untuk memastikan agar distribusi bansos yang diselenggarakan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Sosial berjalan lancar.

“Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial karena kita tahu bahwa di era pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos. Pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam," ujar Ace Hasan Syadzily. 

Baca Juga: Aceh Tertinggi Peningkatan BOR dan Kasus Covid

Disebutkan Ace Hasan Syadzily,  beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

“Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah, terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Masih ada sekitar 2300an, itu cukup besar ya," tutur Ace Hasan Syadzily.

Masalah lainnya, Kartu Sembako sekitar 5000an serta Bantuan Sosial Tunai (BST) kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5000an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur ke masyarakat karena ada beberapa penyebabnya. "Seperti ada yang salah alamat, yang sudah meninggal sekitar 900an, yang pindah (alamat) sekian ratus," ujar Ace Hasan Syadzily.

Baca Juga: Wali Kota Tanjungbalai Sumatera Utara Syahrial dan Sekda Tanjung Balai Yusmada, Ditetapkan Jadi Tersangka

Terhadap temuan-temuan tersenut yang khusus masih terjadi  di Kabupaten Bandung, Ace Hasan Syadzily berharap segera diselesaikan. "Karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh Pemerintah dan kami sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta anggota Komisi VIII ingin memastikan jalan keluarnya," ujar Ace Hasan Syadzily.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjanjikan agar permasalahan pendistribusian dapat diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bandung.

Halaman:

Editor: Heriyanto Retno


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x