Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) masih menyusun rencana penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi warga Jawa Barat terdampak pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dianggarkan sebesar Rp50 miliar untuk 13 pintu Bansos dengan sasaran mencapai 14 juta kepala keluarga penerima Bansos.
“Pemprov Jabar masih mematangkan Bansos bagi warga Jabar terdampak PPKM Level 4 yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar. Penerima bansos, mereka yang terdampak pandemi Covid-19, mulai dari PKL, buruh hingga seniman yang tidak beraktivitas akibat pelaksanaan PPKM,” terang Kepala Dinas Sosial Pemrov Jabar, Dodo Suhendar, pada konferensi pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021.
Disampaikan Dodo Suhendar, selain masih menyusun rencana penyaluran, pihaknya juga tengah menyusun jumlah sasaran dan besaran bansos. Berdasarkan perhitungan akan menganggarkan Rp50 miliar untuk bansos provinsi.
Baca Juga: Jadikan Momentum Reformasi Birokrasi, Oknum Pejabat Disdik Terjaring OTT Satgas Saber Pungli
“Untuk jumlah sasaran dan juga besar anggaran yang akan dikucurkan nilainya belum pasti. Namun berdasarkan hasil rapat sudah ada gambaran kurang lebih Rp50 miliar, dan diharapkan bisa bertambah,” ujar Dodo Suhendar.
Untuk sasaran dan jumlah penerima bansos menurut Dodo Suhendar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ada penambahan 4.362.641 orang. Penambahan merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Total calon penerima bansos terdampak PPKM sekitar 14 juta kepala keluarga. Jika 10 juta menjadi KPM, berarti 68 persen dari seluruh keluarga di Provinsi Jabar mendapatkan bantuan sosial yang direncanakan berasal dari ke-13 sumber,” ujar Dodo Suhendar.
Baca Juga: Kartu Tani Si BEDAS Upaya Meningkatkan Semangat Petani di Kabupaten Bandung
Dikatakan Dodo Suhendar, jumlah penerima PKH di Jabar semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK. Kemudian untuk jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK.
“Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos. Untuk data sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri,” ujar Dodo Suhendar.
