Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI telah dibentuk namun masalah data masih jadi problem serius di Kementerian Sosial. Masalah data harus diprioritaskan agar setiap kebijakan bantuan sosial yang disusun tidak menimbulkan masalah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu 13 April 2022. Catatan penting mengenai problem serius yang selalu menjadi masalah Kementerian Sosial adalah masalah data dan menjadi salah satu rekomendasi utama hasil kesepakatan Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI.
“Problem serius menurut saya, yang selalu menjadi masalah Kementerian Sosial adalah soal data. Sebagaimana yang kita sepakati di dalam panja, kita kan sudah dua kali bikin Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Salah satu rekomendasi utamanya adalah bahwa kita ingin sekali soal data ini ditangani serius, bahwa inginnya oleh (pejabat) eselon I (Kementerian Sosial),” ujar Ace Hasan Syadzily.
Baca Juga: Meski Kuota Belum Pasti, BIPIH 2022 Disepakati Rata-rata Rp39,8 Juta
Dikatakan Ace Hasan Syadzily, permasalahan data di Kementerian Sosial, utamanya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) perlu segera diselesaikan. “Karena data ini menjadi sumber bagi kementerian lainnya, seperti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, maupun lembaga dan kementerian-kementerian lainnya,” ujar Ace Hasan Syadzily.
Menurut Ace Hasan Syadzily, Komisi VIII menginginkan permasalahan data Kementerian Sosial ditangani langsung oleh Eselon I. “Kalau misalnya pusdatin ini eselon II, sementara dia juga harus berhadapan juga dengan kementerian-kementerian yang lain, itu diskusi kita lho di panja verifikasi dan validasi data kemiskinan. Ini tentu, problematis menurut saya,” ujar Ace Hasan Syadzily.
Masalah data diharapkan Ace Hasan Syadzily, dapat diprioritaskan agar setiap kebijakan bantuan sosial yang disusun tidak menimbulkan masalah. “Saya sejak 2014 di Komisi VIII melihat selalu masalah kita adalah masalah data, dan itu kalau tidak menjadi perhatian serius kita didalam organisasi kelembagaan Kementerian Sosial, pasti menurut saya akan terus mengalami masalah,” tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat II ini. (heriyanto)***
