Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Masuknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifili Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan pejabat sebelumnya yakni, Muhammad Lutfi dipandang sebagai satu hal positif bagi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) . Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga mengatakan, masuknya pria yang akrab siapa Zulhas itu, menjadi sebagai salah satu bentuk kepercayaan Presiden Joko Widodo, kepada KIB.
“Kami melihat bahwa ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, terhadap KIB untuk mengurus masyarakat bangsa dan negara. Dan yang dipercayakannya itu kementerian yang sangat strategis, yaitu kementerian perdagangan, yang kuat terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Golkar, Lamhot Sinaga dalam Acara Diskusi Akhir Pekan Titik Temu, di Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022.
Lamhot Sinaga juga mengatakan, dengan masuknya Zulhas di kabinet, maka hal tersebut semakin menyempurnakan keberadaan KIB karena saat ini ketiga ketua umum partai politik KIB memiliki peran utama di pemerintahan.
“Ibarat serangan dalam sepak bola maka striker utama pemerintahan ini adalah KIB, karena ketiga ketua umumnya menjadi pemain utama di pemerintahan” ujarnya lagi.
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti meniliai masuknya ketua umum partai politik di masa akhir periode jabatan presiden, dikhawatirkan berdampak buruk bagi kinerja pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut menurut dia, efektifitas kerja menteri yang beralatar berlakang partai politik, tentu akan terganggu oleh proses pencapepresan di pemilu 2024, yang tahapannya akan dimulai pada tahun depan.
“Jangankan memikirkan tugasnya sebagai menteri, tentunya mereka akan sibuk mengurusi pencapresan atau urusan partainya dalam rangka Pilpres 2024,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Lamhot Sinaga menegaskan dirinya tidak sependapat. Menurut Lamhot Sinaga, soal pencapresan bukan hanya terjadi di menteri yang berlatar belakang Partai Politik, namun terjadi juga pada menteri yang berlatar belakang non partai politik.
“Kita contohkan kementerian BUMN, menterinya bukan berlatar belakang parta politik, tapi 80% waktunya sekarang mengurusi pencapresan ” tegasnya.
Ia juga menegaskan, tidak semua menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi yang berlatar belakang Partai Politik disebut gagal dalam melaksanakan tugasnya. Ia menjelaskan, ada juga ketua umum partai yang dinilai berhasil, salah satunya adalah Kementerian Koordinator Perekonomian yang saat ini dijabat oleh Airlangga Hartanto.
“Pemerintahan ini mengalami tubulensi luarbiasa akibat Covid-19 selama 2 tahun, soal penanganan Covid-19 dan penanganan Ekonominya dipercayakan kepada Menko Perekonomian, airlangga Hartanto sebagai Ketua Komite penanganan Covid-19, dan diakui oleh dunia, penanganan Covid-19 di Indonesia salah salah satu yang terbaik. begitu juga dengan penanganan perekonomiannya,” jelasnya.***
