Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Data Kementerian Kesehatan tahun 2021 menunjukan sebanyak 2.946.013 ibu hamil telah dideteksi dini mengidap Hepatitis B. Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan Hepatitis B dari ibu ke anak.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu pada web binar Hari Hepatitis Sedunia 2022. “Pada tahun 2021 saja berdasarkan data Kemenkes ebanyak 2.946.013 ibu hamil telah dideteksi dini dan sebanyak 1,61 persen atau 47.550 orang ibu hamil terdeteksi positif terinfeksi Hepatitis B,” ujar Maxi Rein Rondonuwu, sebagaimana dikutip dari situs resmi kemenkes.
Pada web binar bertajuk ‘Mendekatkan Akses Pengobatan Hepatitis Karena Hepatitis Tidak Dapat Menunggu’, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan meningkatnya jumlah penderita Hepatitis B pada ibu hamil masih menjadi persoalan.
“Data dari Kemenkes tersebut berarti ibu hamil dapat menularkan hepatitis B kepada anak yang dikandungnya,'' kata Maxi Rein Rondonuwu.
Baca Juga: Persib Bandung Korban Kedua Keganasan Madura United
Dikatakan Maxi Rein Rondonuwu, Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan Hepatitis B dari ibu ke anak. Salah satunya melalui pemberian Tenofovir pada Ibu hamil.
''Untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak yang dikandungnya, akan dilakukan pemberian obat anti virus Tenovofir. Pemberian obat anti virus Tenovofir kepada ibu hamil pada usia kehamilan 28 minggu,'' ujar Maxi Rein Rondonuwu.
Menurut Maxi Rein Rondonuwu, intervensi pemberian Tenofovir telah dilaksanakan di beberapa negara endemis Hepatitis B. Hal tersebut dilakukan merupakan salah satu intervensi yang dapat dipilih untuk mencegah penularan hepatitis B pada ibu hamil sesuai pedoman WHO.
Baca Juga: Covid-19 Kembali Meningkat, Tenaga Medis Mulai Diberikan Vaksinasi Booster Kedua
Di Indonesia, menurut Maxi Rein Rondonuwu, pemberian obat Tenofovir telah dilaksanakan di RS Wahidin Makasar Sulawesi Selatan dan RS Karyadi Semarang Jawa Tengah. Kegiatan intervensi juga rencananya akan diperluas pada 10 kabupaten maupun kota di Indonesia.
