Network
Sampai sakarang, lanjutnya, kasus peretasan dan kebocoran data di Indonesia terjadi lagi seperti kebocoran data Setneg, Pertamina, serta ada beberapa kebocoran lainnya.
"Tapi penanganannya hanya dikatakan ada dugaan peretasan dan tidak pernah ada proses investigasi untuk menentukan bahwa betul diretas, tanpa diketahui siapa peretasnya, dan berusaha mengetahui motif di balik peretasan itu,"ungkap Wahyudi Djafar.
Sekarang, kata dia, pemerintah hanya menduga-duga sata mengenai motifnya, seperti motif politik, motif ekonomi yakni mencari keuntungan dengan menjual beli data, atau hanya untuk eksistensi, ingin terkenal dan seterusnya.
"Ini kan karena tadi, kembali lagi tidak pernah ada proses investigasi yang tuntas yang akuntabel jadi ya terus menerus berulang," tegasnya.
Aturan Hukum Sudah Ada
Ia menjelaskan, kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini, dinilai sebagai bukti pemerintah belum menerapkan secara konsisten aturan yang sudah diciptakan sendiri. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang didalamnya mengatur tetang audit keamanan data dan lain-lain.
"kerahasiaan itu hanya satu aspek dalam konteks penerapan sistem keamanan. Ketika data itu diproses oleh pengendali data, jadi salah satu kewajiban dari pengendali data untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat," katanya.
Ia menjelaskan, cara menerapkan sistem keamanan yang kuat itu adalah dengan misalnya pseudoniminitas atau anonimisasi dalam pemrosesan, dienkripsi ketika disimpan dan lain sebagainya.
Baca Juga: Jual Database di Web, Sosok Hacker Bjorka Sebagai Hacktivist Mulai Diragukan
