Network
Karenanya menurut Hadi Prabowo, IPDN melalui satuan praja utama berinisiatif membantu pemerintah memonitoring pelaksanaan Pilkada di seluruh daerah. “Apakah keseluruhan tahapan pelaksanaan Pilkada mulai dari tahapan kampanye sampai kondisi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah atau tidak, terutama terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19, jadi kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada ini tidak akan menimbulkan kluster covid-19 baru," jelas Hadi Prabowo.
Dalam rangka mewujudkan tugas tambahan akademik tersebut menurut Hadi Prabowo, IPDN memberikan kegiatan pembekalan untuk satuan praja utama yang nantinya akan melaksanakan tugas tersebut. Pelaksanaan pembekalan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 2 sampai 3 Desember 2020 di Kampus IPDN Jatinangor dan di Kampus IPDN Jakarta.
Baca Juga: Mahasiswa dan Lembaga Pendidikan Harus Aktif Dukung Pemulihan Ekonomi
"Untuk melihat situasi dan kondisi empirik serta kajian akademis dilapangan, maka kami menugaskan praja utama untuk turun langsung ke lapangan. Kami menugaskan 862 orang praja utama dengan rata-rata 3 orang praja di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten,”ujar Hadi Prabowo.
Selain memonitoring, menurut Hadi Prabowo, praja juga akan menyebarkan kuesioner yang nanti dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kuesioner dan semua dokumen ini setelah terkumpul akan diserahkan kepada Sekretariat Pemantau Pilkada IPDN,” pungkas Hadi Prabowo. (neni mardiana)***
